Home » Pemilu 2024 » KIP Lhokseumawe Lakukan Perbaikan, Kuasa Hukum Alfian Minta Oknum PPK Banda Sakti Tetap Diproses Pidana

KIP Lhokseumawe Lakukan Perbaikan, Kuasa Hukum Alfian Minta Oknum PPK Banda Sakti Tetap Diproses Pidana

IMG-20240326-WA0026

LHOKSEUMAWE_ Komisi Independent Pemilihan (KIP) Lhokseumawe akhirnya melakukan rapat pencermatan untuk melakukan perbaikan rekapitulasi perolehan suara Calon Legislatif DPRK Lhokseumawe Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Aceh. Walaupun demikian, Kuasa Hukum Alfia meminta proses pidana kepada pelaku penggelembungan suara tetap dilanjutkan.

Sebelumnya, pada hari Senin 18 Maret 2024, bertempat di Kantor KIP Lhokseumawe dilakukan rapat pencermatan untuk mencocokkan D. Hasil Kecamatan-DPRK dengan Formulir Model C Hasil-DPRK. Hasilnya, perolehan suara Caleg DPRK No. Urut 1 Partai Gerindra atas nama Nurul Akbari yang sebelumnya berjumlah 805 Suara dalam D-Hasil Kecamatan, diperbaiki menjadi 513 Suara. Dengan adanya perbaikan itu, maka yang memperoleh suara terbanyak ialah klien kami yaitu, Caleg No. Urut 3 atas nama Alfia.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Alfia, Armia SB dan Fauzan mengaku telah menerima Surat Panwaslih Lhokseumawe tentang Pemberitahuan Status Laporan, yang menyatakan bahwa laporan yang diajukan oleh pihaknya tidak diregistrasikan dengan alasan kasus itu sedang dalam penanganan oleh Panwaslih Lhokseumawe.

“Berdasarkan surat tersebut kami berasumsi bahwa kasus penggelembungan suara tersebut telah diregistrasi sebagai temuan Panwaslih” ujar Armia Selasa (26/3/2024).

Menanggapi hal itu, Armia SB telah menyurati Panwaslih Lhokseumawe untuk meminta klarifikasi apakah benar kasus tersebut sedang proses sebagai temuan.

“Kami telah membuat Laporan sejak tanggal 8 Maret 2024. Saat itu, tidak ada informasi dari Panwaslih bahwa perkara pidana yang kami laporkan telah menjadi temuan. Kalau sekarang dibilang perkara itu sudah menjadi temuan, maka tanggal berapa itu diregistrasi sebagai temuan dan mana lebih dahulu dengan laporan kami?,” tanya Armia.

Lanjut Armia,” Terlepas dari itu, kami meminta kepada Panwaslih Lhokseumawe untuk memastikan tindak lanjut kasus penggelembungan suara itu secara pidana. Meskipun KIP Lhokseumawe saat ini telah melakukan perbaikan, namun proses pidana terhadap oknum PPK Banda Sakti tidak dapat dihentikan karena perbaikan itu tidak menghapus unsur pidana, “ungkapnya.

Karena itu, pengacara tersebut meminta kepada Panwaslih/Gakkumdu untuk sungguh-sungguh mengusut kasus tersebut dan membawa pelaku ke pengadilan untuk mempertanggung jawab kan perbuatannya. Menurutnya, Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu serta mencegah kejadian itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. 

“Panwaslih/Gakkumdu juga harus transparan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal kasus ini supaya pelaku diberikan hukuman yang setimpal”. Pungkasnya.( Ahmad Mirza) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…