Home » Opini » Menakar Pernyataan Panglima Tni Soal Kerawanan Pada Pilkada Aceh 2024

Menakar Pernyataan Panglima Tni Soal Kerawanan Pada Pilkada Aceh 2024

IMG-20240323-WA0001

Pada acara rapat dengar pendapat TNI dengan Komisi I DPR RI tanggal 21 Maret 2024, Panglima TNI Jendera Agus Subiyanto menyatakan bahwa Aceh memiliki indeks kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Alasan Panglima TNI karena Partai Lokal disinyalir menjadi wadah aspirasi para mantan kombatan GAM, hal ini berpotensi memicu konflik horizontal, apabila hasil Pilkada tidak memenuhi harapan salah satu kandidat.

Mengamati pernyataan Panglima TNI pada rapat dengan Komisi I DPR-RI, terkesan merefleksikan perjalanan damai Aceh belum mampu mendorong tumbuhnya etika demokrasi dalam panggung politik di Aceh. Sementara jika dikatakan Partai Lokal adalah wadah bagi aspirasi para mantan kombatan GAM, memang sejatinya Partai Lokal adalah perangkat politik untuk mentransformasikan GAM dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik, dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi pada kerangka kedaulatan Indonesia.

Mari sejenak kita menengok kebelakang untuk menelaah hasil Pilkada Aceh tahun 2017. Pilkada yang diawali dengan bayang-bayang kerawanan terjadi kekerasan bersenjata oleh mantan kombatan GAM, mengingat Pilkada Aceh 2017 diramaikan oleh keikutsertaan beberapa elite mantan GAM, seperti Mualem, Zakaria Saman, Irwandi Yusuf, Dr. Zaini Abdullah dan Sayed Mustafa. Walaupun pada tahap persiapan hingga tahap kampanye, berdasarkan data Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) kasus kekerasan Pilkada terjadi 26 kali sebelum pemungutan suara. Angka ini menurun drastis dari 167 kasus kekerasan yang ditemukan di Pilkada Aceh 2012.

Ada satu peningkatan yang patut diapresiasi dari Pilkada Aceh 2017, yakni berkoalisinya partai lokal Aceh dengan partai nasional, yang pada pilkada sebelumnya koalisi tak dipandang sebagai langkah politik yang menarik. Dua pasangan calon (paslon) didukung oleh gabungan partai lokal dan partai nasional, sementara satu paslon dari jalur partai lain hanya didukung oleh partai nasional. Paslon nomor urut lima, Muzakir Manaf-T.A. Khalid, didukung oleh Partai Aceh, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Paslon nomor urut enam, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, didukung oleh Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Damai Aceh (PDA), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa(PKB).

Hasil penghitungan suara akhir Pilkada Aceh 2017, pasangan Irwandi-Nova meraih suara terbanyak dan berhasil menduduki kursi Gubernur Aceh. Fenomena menarik dari Pilkada Aceh 2017 dan patut diberi apresiasi adalah sikap politik menjunjung tinggi etika demokrasi yang ditunjukan oleh para mantan elite GAM kontestan Pilkada. Bahkan beberapa saat setelah Pilkada, Irwandi Yusuf mengundang Mualem untuk bersama-sama membangun dan mengawal damai Aceh. Sesungguhnya Aceh yang belum lama keluar dari carut marut konflik bersenjata, tetapi mampu membangun iklim politik demokrasi, sebagai wujud dari pendidikan politik terhadap rakyat Aceh. Masyarakat Aceh dan kandidat yang bertarung di Pilkada Aceh 2017 mulai sering menggunakan pendekatan kekeluargaan atau hukum dalam menyelesaikan persoalan Pilkada. Upaya provokasi pasca pemungutan suara ada, tapi tidak berhasil memainkan emosi masa pendukung paslon. Pelanggaran yang ditemukan juga tidak merusak suasana Pilkada Aceh yang damai.

Kualitas Pilkada di Aceh terus menerus mengalami peningkatan kualitas demokrasi. Pilkada pertama di Aceh diselenggarakan hanya beberapa bulan setelah keluarnya pernyataan bergabungnya Aceh dengan Republik Indonesia, dan tingkat partisipasinya adalah 91 persen. Ini yang membuat Aceh selalu disebut sebagai contoh penyelenggaraan Pilkada sukses yang dilaksanakan di masa transisi dalam diskursus pemilu internasional. Mungkin akan lebih bijak jika dikatakan Indonesia sudah saatnya bercermin kepada Aceh dalam membangun etika demokrasi. 

Mengamati persoalan kerawanan di Aceh yang berpotensi memicu konflik social, sesungguhnya adalah akumulasi kekecewaan rakyat Aceh terhadap buruknya kinerja eksekutif dan legislative Aceh dalam mewujudkan clean government dan pengelolaan keuangan daerah, telah memberi dampak yang amat luas bagi kepentingan hajat hidup rakyat Aceh. Kondisi rakyat Aceh yang belum mampu keluar dari persoalan kemiskinan dan lapangan pekerjaan, ditengah glontoran dana yang melimpah, adalah persoalan yang memerlukan perhatian semua pihak, jika tidak ingin issue kemiskinan dieksploitasi oleh kelompok anti damai Aceh, untuk memicu terjadinya instabilitas keamanan di Aceh pada Pilkada Aceh 2024. Kita seharusnya lebih focus pada maneuver perjuangan diplomatic ASNLF di fora Internasional yang kerapkali mengintrodusir isue kemiskinan dan pelanggaran HAM sebagai thema sentral untuk menyudutkan Pemerintah Indonesia dan memprovokasi rakyat Aceh.     

Opini oleh : Sri Rajasa Chandra, M.BA                     Penulis adalah Pemerhati Aceh

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…