Home » Hukum » Drama Aceh Singkil, Pencuri Kembalikan Uang Negara dan Menghilang Bagai Ditelan Alam

Drama Aceh Singkil, Pencuri Kembalikan Uang Negara dan Menghilang Bagai Ditelan Alam

IMG-20240318-WA0019

ACEH SINGKIL_ Dugaan korupsi seminar yang dilakukan oleh dinas pendidikan Aceh Singkil tahun 2021 telah lama mendapat sorotan dari beberapa aktivis masyarakat dan mahasiswa setempat. 

Salah satunya datang dari Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil (HIMAPAS) Banda Aceh dan Aceh Besar. 

Himapas menyebutkan beberapa Minggu lalu terkait kasus tersebut, Polres kabupaten Aceh Singkil akhirnya mengumumkan bahwa Polres Aceh Singkil berhasil selamatkan uang negara dari tidak pidana korupsi.

Adapun keseluruhan anggaran kegiatan sebesar Rp640.235.762 tahun anggaran 2021. Terdiri atas tiga kegiatan yakni seminar internasional Syekh Abdurrauf, festival kesenian dan budaya sebesar, dan pegelaran tari dampeng.

“Dan kerugian keuangan negara sebesar Rp 271 juta, itu berdasarkan hasil audit yang dilakukan inspektorat, “ujar Ridwansyah, Ketua Umum Himpas dalam rilisnya, Senin, 18 Maret 2024.

Namun sampai saat ini, masih belum ada penetapan tersangka dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan.

“Syukur Alhamdulillah uangnya kembali kepada negara. Namun ironisnya bisa-bisa nya belum ada tersangka, tidak mungkin yang mencuri lain yang bayarin lain. Ini betul-betul drama yang bersaing dengan drakor, “ujarnya.

Menurutnya, seperti yang disebutkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tindak pidana korupsi jelas dituliskan pada pasal 8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

“Jelas kami mendesak setiap lembaga hukum agar dapat menetapkan tersangka. Sungguh ironis sekali PPTK melakukan pengembalian bertahap, atau jangan-jangan. Jangan ada kong kali kong dalam penanganan kasus ini. Masyarakat ingin tau siapa orangnya, kami curiga apa oknum tersebut masih aktif sebagai pegawai negara, “imbuhnya.

Himapas juga meminta Penjabat (Pj) bupati Aceh Singkil untuk melakukan teguran keras terhadap dinas pendidikan. Bila perlu melakukan pencopotan bagi yang terlibat. Menurutnya, masih banyak anak muda yang siap bekerja dan berbakti untuk bangsa.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…