Home » Hukum » Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Di Aceh Selatan Disidangkan

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Di Aceh Selatan Disidangkan

20240314-whatsapp-image-2024-03-14-at-06-41-21

ACEH SELATAN – Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa Gampong Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan, tahun 2021 dan 2022 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp469.769.162, Rabu 13 Maret 2024.

Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan dua aparatur desa sebagai tersangka, yaitu Keuchik Khairuman dan Sekretaris Desa, Nur Aisyah Dewi. Dalam sidang ini, dua saksi kunci turut dihadirkan, dintaranya Sekdes aktif, Kilim Sidqi, bendarahara aktif, Riza Hanifa dan seorang saksi lain, H. Ramli.

Dalam keterangannya, H. Ramli mengaku pernah tiga kali dimintai pinjaman uang oleh Nur Asyiah Dewi yang saat ini melairikan diri. “Pertama pada tahun 2021 senilai Rp100 juta, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Keuchik Air Berudang dan diluniasi dengan bunga sebesar Rp5 juta perbulannya, saat itu Keuchik sendiri yang menandatangani untuk meminta uang tersebut,” ungkap H. Ramli yang juga mantan anggota DPRK Aceh Selatan itu.

Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan dua aparatur desa sebagai tersangka, yaitu Keuchik Khairuman dan Sekretaris Desa, Nur Aisyah Dewi. Dalam sidang ini, dua saksi kunci turut dihadirkan, dintaranya Sekdes aktif, Kilim Sidqi, bendarahara aktif, Riza Hanifa dan seorang saksi lain, H. Ramli.

Dalam keterangannya, H. Ramli mengaku pernah tiga kali dimintai pinjaman uang oleh Nur Asyiah Dewi yang saat ini melairikan diri. “Pertama pada tahun 2021 senilai Rp100 juta, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Keuchik Air Berudang dan diluniasi dengan bunga sebesar Rp5 juta perbulannya, saat itu Keuchik sendiri yang menandatangani untuk meminta uang tersebut,” ungkap H. Ramli yang juga mantan anggota DPRK Aceh Selatan itu.

Kemudian lanjutnya, pinjaman yang kedua dan ketiga diminta oleh Nur Asyian Dewi (Sekdes DPO) dan diserahkan oleh H. Ramli kepada Nur ASyiah Dewi tersebut dengan jaminan SHM Keuchik Khairuman (Terdakwa) “Yang saya tahu saat pengambilan pertama keperluan peminjaman uang itu untuk menutupi pembayaran honor perangkat desa. Sementara yang kedua dan ketiga ditutupi oleh Sekdes, dan baru saya ketahui saat saya memberikan keterangan di penyidik, yang saat itu saya dihadapkan dengan Bendahra dan mengakui tandatangan surat permohonan pinjam uang tersebut adalah palsu,” katanya.

Disisi lain, Penasehat Hukum terdakwa Khairuman, Baiman Fadhli, memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar menetapakan juga Riza Hanfiah selaku Bendahara Gampong Air Berudang sebagai Terdakwa dalam kasus ini.

Pasalnya, pengakuan Bendahara dalam persidangan terkemuka fakta bahwa uang desa yang diduga telah dimarkup tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Nur Asyiah Dewi dan dirinya, hal mana dalam keteranganya dipersidangan menyebutkan dirinya pernah pergi libuarn bersama dengan Nur Asyiah Dewi ke Sabang dengan menggunakan uang desa tersebut.

“Yang Mulia Majelis Hakim, demi dan atas keadilan kami memohon agar majelis dapat memerintahkan JPU menetapkan juga saksi Riza Hanafiah ini sebagai terdakwa dalam kasus ini, karena dirinya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atas pencairan dana serta penggunaannya sebagaimaan yang telah diterangkannya sendiri dalam persidangan ini,” ucap Baiman.

Terhadap permohoan itu, Majelis hakim langsung mempersilakan JPU untuk memperispakan berkas penetapan saksi sebagai terdakwa. Di sisi lain, Baiman juga mengemukakan kekecewaannya atas sikap penyidik yang hanya menetapkan Nur Asyiah Dewi sebagai DPO di dalam berkas perkara, tetapi tidak pernah diterbitkan notice DPO tersebut di hadapan publik.(HS)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…