Home » Aceh » 18 Pembayaran Uang Kuliah Bermasalah Tahun 2022 Dan 2023 di Aceh Tenggara

18 Pembayaran Uang Kuliah Bermasalah Tahun 2022 Dan 2023 di Aceh Tenggara

IMG-20240308-WA0007

ACEH TENGGARA_ Keterlambatan pembayaran uang kuliah oleh Kepala Desa di 18 Desa di Kecamatan Lawe Sumur memberikan dampak signifikan terhadap sejumlah mahasiswa yang kuliah di Universitas Gunug Leuser Aceh.

Hal tersebut disampaikan Wildan S.STP Camat Lawe Sumur melalui telpon gemgamnya kepada Presentatif, Jum’at, 8 Maret 2024.

Seperti yang diketahui, beberapa mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gunung Leuser (UGL) merupakan masyarakat kute yang memperoleh program beasiswa kuliah program S-1 bagi masyarakat kute seperti yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 17 Tahun 2021.

Di dalam peraturan tersebut jelas disebutkan pada Pasal 11 ayat 1 penerima beasiswa kuliah program S1 bagi masyarakat kute berhak menerima pembayaran biaya SPP selama 8 (delapan) semester. Serta, pemerintahan kute atau kepala desa wajib menyalurkan beasiswa kuliah S1 kepada Perguruan Tinggi dilakukan dengan mekanisme pemindah bukuan dari RKUK ke rekening kas Perguruan Tinggi.

Kendati demikian, Kepala Desa Kute Bunin dan Desa Lawe Polak Kecamatan Lawe Sumur diketahui tidak membayarkan biaya beasiswa tersebut ke perguruan tinggi selama dua tahun, terhitung sejak 2022 sampai akhir 2023.

Menurut keterangan dari DR. Indra Utama selaku Rektor Universitas Gunung Leuser bahwa pihaknya sudah sering menghimbau dan mengingatkan kepada Kepala Desa yang masyarakatnya kuliah didanai dari dana desa agar membayarkan tepat waktu.

“Tindakan kepala desa yang terlambat membayarkan beasiswa kuliah dana desa bisa memberikan dampak buruk terhadap kondisi finansial institusi pendidikan. Contohnya penurunan pendapatan yang berpengaruh pada operasi dan keberlanjutan perguruan tinggi, atau bahkan ketidakmampuan dalam memberikan gaji kepada staf dimana ini bisa mengurangi semangat dan kinerja mereka,” Ujar Indra.

Jumlah tunggakan yang besar memiliki potensi untuk mempengaruhi kualitas pendidikan. Misalnya, kampus mungkin perlu melakukan pemotongan anggaran untuk program belajar atau fasilitas, hal ini tentunya bisa berdampak terhadap kualitas pendidikan.

Disisi lain, tentunya kepala desa dicurigai sudah menilap dana desa yang diperuntukkan untuk membayar beasiswa kuliah S1 masyarakat kute.

Saleh Bupati LIRA meminta kepada APH untuk segera melakukan audit terhadap Dana Desa yang ada di Kecamatan Lawe Sumur karena dicurigai anggaran ada permainan dari pihak Kecamatan .

“Kita akan meminta Syakir selaku Pj Bupati Aceh Tenggara untuk mengeluarkan surat edaran dan evaluasi APBDesa. Dan meminta APH untuk mengaudit kepala desa yang bermasalah tersebut, apa bila perlu pangil Camat Lawe sumur agar permasalahan dana Desa bisa diselesaikan secepatnya,”ujar M. Saleh. 

Menurutnya, tindakan kepala desa ini adalah sebuah tindakan tercela yang bisa menodai semangat belajar yang tinggi dari masyarakat kute yang kuliah dari beasiswa dana desa.

“Jangan sampai masyarakat kita yang seharusnya mendapat pendidikan yang bermutu, yang bisa membangun desa kearah yang lebih baik, malah jadi putus ditengah jalan karena ulah kepala desa yang suka menggerogoti dana desa,”ucapnya.(Sultan Habibi )

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…