Home » Aceh » BPK Lawe Loning Aman di Aceh Tenggara Laporkan Kasus Dana Desa ke Kejari

BPK Lawe Loning Aman di Aceh Tenggara Laporkan Kasus Dana Desa ke Kejari

IMG-20240305-WA0012

ACEH TENGGARA_ Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Desa Lawe Loning Aman Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara melaporkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sejak tahun 2016 hingga 2023 ke Kejari.

Pelaporan oleh BPK bersama LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) Aceh Tenggara juga terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, Ingan S Tarigan sebagai anggota BPK.

Pelaporan dilakukan ke Kejari pada Selasa (5/3/2024). 

Pelaporan dugaan adanya penyimpangan ADD, ini bermula dari akibat tidak transparan dan tidak memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap tahun kepada BPK Kute.

Sehingga Ketua BPK Kute Lawe Loning Aman Muslim ST bersama Ketua LSM Gempita Agara, Junaidi SP langsung mendatangi Kejari dan membuat laporan resmi untuk dituntaskan kasus tersebut.

“Kita resmi melaporkan ADD 2016 hingga 2023 Desa Lawe Loning Aman bersama BPK Kute serta laporan indikasi pemalsuan tanda tangan ke Kejari Agara.” kata Ketua LSM Gempita Agara Junaidi SP kepada Presentatif. 

Kasus ini dipercayakan dapat dituntaskan oleh Kejari Agara melalui Kasi Pidsus R Bayu Ferdian SH MH.

Pasalnya, kepercayaan di lembaga internal (Inspektorat Agara) kurang maksimal dalam bekerja.

“Ini terbukti terhadap laporan ADD 45 Penghulu Kute yang belum tuntas ditangani Tim Tindak Lanjut Inspektorat Agara. Sehingga tak ada efek jera terhadap para koruptor uang rakyat, apalagi kasus 45 Penghulu Kute itu sudah lebih tiga tahun, namun, tak juga tuntas,” kata Ketua LSM Gempita Agara Junaidi SP.

Menurutnya, munculnya laporan BPK Kute bersama LSM Gempita Agara ini langsung ke Kejari Aceh Tenggara sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan perkara dugaan korupsi ADD yang dilaporkan ke Inspektorat.

Jadi, kasus ini harus menjadi prioritas Aspidsus Kejati Aceh dan kita minta Komisi 3 DPR RI untuk mengawal kasus laporan ADD ini agar dituntaskan sampai ke meja hijau supaya ada efek jeranya terhadap Penghulu Kute lainnya di bumi sepakat segenap.(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…