Home » Pemilu 2024 » Caleg DPR RI dari PAN Kesulitan Peroleh C1 dari DPD PAN

Caleg DPR RI dari PAN Kesulitan Peroleh C1 dari DPD PAN 

IMG-20240221-WA0037

ACEH UTARA – Formulir C1 menjadi salah satu dokumen penting dalam proses pemungutan dan penghitungan suara saat pemilihan umum (pemilu). Informasi di dalamnya meliputi jumlah suara sah, suara tidak sah, serta perolehan suara untuk masing-masing kandidat dan partai politik, formulir ini biasanya diserahkan oleh saksi-saksi partai kepada DPD Partai di setiap kabupaten/kota setelah dilakukan perhitungan suara di tingkat TPS, dan C1 ini menjadi acuan bagi setiap caleg untuk mengawal suara yang diperoleh caleg dan Partai untuk proses rekapitulasi suara.

Namun, mirisnya formulir C1 DPR RI yang dikumpulkan oleh saksi-saksi dari PAN justru tidak diberikan kepada caleg-caleg DPR RI PAN yang maju dari Dapil Aceh II. 

“Kita sudah berupaya meminta C1 DPR RI kepada DPD-DPD PAN yang ada di dapil Aceh 2, namun sampai saat ini tidak diberikan. Kita memerlukan C1 ini untuk mengawal perolehan suara partai dan suara pribadi, mengingat banyaknya temuan kesalahan dalam rekapitulasi realcount KPU(Sirekap),” ungkap caleg DPR RI PAN, H Aminullah Usman, Rabu 21 Februari 2024.

Aminullah mengaku, pihaknya menemukan berbagai informasi kejanggalan dalam perhitungan suara DPR RI namun ketika ingin dilakukan penyesuaian dan pengawalan lebih lanjut pihaknya justru tak diberikan formulir C1 DPR RI oleh DPD PAN di Dapil tersebut.

“Tindakan seperti ini bukan hanya merugikan caleg dari PAN tapi juga berpotensi merugikan partai, apalagi suara yang diperoleh setiap caleg diakumulasikan ke dalam suara partai sehingga setiap caleg berkewajiban mengawal suara yang telah diperoleh berdasarkan C1 yang telah dimiliki partai.

“Kita ini berjuang bersama-sama, jangan ada pilih kasih dan pandang bulu. Seharusnya DPD -DPD PAN lebih terbuka dan transparan kepada setiap caleg DPR RI. Sebagaimana amanah ketua umum DPP PAN Pak Zulkifli Hasan agar berjuang untuk mendapatkan kursi di daerah pemilihan Aceh II,” kata Aminullah.

Hal senada juga disampaikan oleh Caleg DPR RI PAN lainnya Teuku Hasbullah HD. Dia juga mengaku tak diberikan C1 oleh pihak pengurus partai di tingkat kabupaten/kota di dapil Aceh II. Dia berharap agar tidak dibeda-bedakan antar caleg DPR RI.

“Kita sebelumnya sudah berupaya menghubungi DPD – DPD meminta C1 tersebut, namun alasannya belum dikembalikan saksi, belum terkumpul dan sebagainya. Tapi sampai saat ini juga belum diberikan,”ungkap Teuku Hasbullah HD saat dihubungi melalui seluler, Rabu 21 Februari 2024 malam.

Sejauh ini kita hanya mendapatkan C1 dari saksi kita sendiri, tentu hanya sebagian dan jumlahnya terbatas.

“Saksi-saksi kita dari PAN itukan biaya untuk honornya sudah diberikan oleh DPP PAN, seharusnya semua caleg DPR RI diberikan akses yang sama untuk mendapatkan info C1 tersebut sehingga bisa sama-sama mengawal suara PAN,” ujar pria yang akrab disapa Bang Bob itu.

Menurutnya, semua caleg DPR RI berhak untuk mendapatkan akses C1 tersebut agar suara partai dapat dikawal dan tidak hilang.

“Kita inikan berjuang bersama agar PAN dapat kursi DPR RI di Dapil Aceh II masalah siapa duduk nanti siapa saja boleh, yang penting kita bisa sama-sama memperjuangkan kursi PAN untuk DPR RI dari Dapil Aceh II ini. Jadi, seharusnya semua caleg diberikan akses C1 agar bisa mengawal suara yang sudah dikumpulkan,”tutupnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…