Home » Pemerintah » Begini Nasib Demokrasi Indonesia jika Prabowo Presiden Menurut Pakar Asing

Begini Nasib Demokrasi Indonesia jika Prabowo Presiden Menurut Pakar Asing

7e95857f-b7d6-4d2f-8f8d-08906f285351

JAKARTA_ Pakar dari Council on Foreign Relations (CFR) memprediksi nasib demokrasi di Indonesia apabila calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menjadi presiden RI.

Dalam artikel CFR yang rilis pada Senin (12/2), Joshua Kurlantzick menuliskan pendapatnya mengenai demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo.

Menurut Kurlantzick, jika Prabowo menjadi presiden, ia bisa menghancurkan demokrasi Indonesia dan memimpin negara berpopulasi lebih dari 270 juta orang ini secara otoriter.

“Dia bisa menghancurkan demokrasi Indonesia dan memerintah seperti populis otoriter Jawa sebagai presiden,” tulis Kurlantzick.

Kurlantzick memandang demikian karena mengingat Prabowo yang memiliki hubungan dekat dengan angkatan bersenjata dan pernah menampilkan dirinya sebagai “pemimpin dari masa lalu otokratis dan dinasti Indonesia.”

Tentu itu semua sebelum Prabowo dikenal luas sebagai kakek gemoy belakangan ini. Dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Prabowo mengubah citranya menjadi seorang pemimpin yang lembut dan lucu.

Lebih lanjut, Kurlantzick juga memprediksi demikian karena beragam kritik dan tuduhan yang membayangi sang Menteri Pertahanan RI. Prabowo dituding terlibat dalam penculikan aktivis pada 1998 silam.

Mantan menantu Presiden kedua RI, Soeharto, itu juga dipercaya menjadi dalang dalam pembantaian di Timor Leste pada 1983.

“Dalam sebuah wawancara dengan Radio Australia, mantan Duta Besar AS untuk Indonesia Robert Gelbard menggambarkan Prabowo sebagai ‘seseorang yang mungkin merupakan pelanggar hak asasi manusia terbesar di zaman kontemporer di kalangan militer Indonesia’,” tulis Kurlantzick.

Lebih lanjut, Kurlantzick turut mengingat kampanye Prabowo dalam pemilu sebelumnya saat dia mencitrakan diri sebagai seorang populis dan memfitnah kelompok minoritas

Kurlantzick juga mengingat kembali Prabowo yang pernah berusaha menghilangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Indonesia.

Pada 2014, Prabowo pernah mendorong rancangan undang-undang (RUU) Pilkada yang menyerahkan pemilihan kepala daerah kembali ke tangan DPRD. Langkah ini kemudian digagalkan presiden yang masih menjabat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, imbas kritik masyarakat.

Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Jumat (16/2) pukul 13.30 WIB, Prabowo Subianto unggul di posisi teratas dengan 56,97 persen suara.

Di urutan kedua, menyusul capres nomor urut 01 Anies Baswedan dengan perolehan 25,02 persen suara. Sementara itu, capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo duduk di posisi terakhir dengan 18,01 persen suara. [CNN]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…