Home » Ekonomi & Bisnis » Sederet Persoalan Beras di Indonesia, Mulai Sistem Kuota Impor dan HET Tak Efektif

Sederet Persoalan Beras di Indonesia, Mulai Sistem Kuota Impor dan HET Tak Efektif

Beras-Sintetis-jpg

JAKARTA_ Harga beras naik di pasaran belakangan ini, hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, mulai dari cuaca hingga sarana sampai prasarana Indonesia yang belum memadai. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai hal ini menunjukkan peran impor masih penting untuk kestabilan harga dan pasokan beras di Indonesia.

“Permasalahan beras ini telah menunjukkan betapa impor sebenarnya adalah cara wajar yang dapat membantu menstabilkan pasokan dan harga, disamping usaha peningkatan produktivitas sektor pertanian, modernisasi, riset dan pengembangan, kemampuan sumber daya manusianya serta reformasi regulasi,” ungkap peneliti CIPS Azizah Fauzi dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Jumat (16/2/2024).

Pemerintah melakukan strategi impor beras untuk mengatasi risiko dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang dapat berdampak pada pasokan beras. Melalui impor beras, pemerintah dapat melengkapi produksi dalam negeri yang dapat digunakan dalam situasi genting.

“Walaupun beredar di masyarakat persepsi bahwa impor pangan, terutama beras, merupakan anatema yang harus dihindari karena akan berdampak negatif kepada produsen dan petani, pada prakteknya, pemerintah bahkan membebaskan Bulog untuk impor beras sepanjang 2024 untuk mengatasi mahalnya harga beras dan kelangkaan yang terjadi,” paparnya. 

Azizah menilai kombinasi strategi impor dan kebijakan yang berdasarkan pasar dapat berkontribusi pada stabilisasi harga beras di Indonesia.

Saat ini, menurutnya, kebijakan terkait impor beras di Indonesia masih restriktif. Kebijakan tersebut membatasi daya saing serta dapat menciptakan monopoli yang akan berdampak pada baik pasokan maupun harga,” ujar Azizah.

“Penggunaan sistem kuota impor serta proses perizinannya yang berlapis-lapis dan memerlukan keputusan banyak pihak, memperlambat respons terhadap kegentingan pasokan hingga harga kemudian melambung,” kata dia.

Sementara itu, penggunaan Harga Eceran Tertinggi (HET) dinilai tidak efektif dalam melindungi konsumen dan petani dari fluktuasi harga dan dalam memastikan ketersediaan pangan. HET yaitu harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk produk tertentu, termasuk beras.

Selain itu, rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia menghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian Indonesia.

“Padahal hal-hal tersebut penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan hasil panen yang rendah dan inefisiensi di sektor pertanian yang juga merupakan faktor tingginya harga komoditas pangan,” tutur Azizah.[IDN]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…