Home » Pemilu 2024 » Hindari Transaksi Jual Beli Suara, Pemilih Dilarang Bawa Handphone Ke Bilik

Hindari Transaksi Jual Beli Suara, Pemilih Dilarang Bawa Handphone Ke Bilik

20240207-img-20240207-wa0005

ACEH SELATAN_ Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Selatan melarang pemilih membawa handphone (HP) kedalam bilik suara pada saat pencoblosan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Deri Friadi, saat melaksanakan kegiatan pelatihan saksi dan TOT di Tapaktuan.

“Hal ini telah kita sampaikan pada teman- teman saksi dan saat TOT, bahwa pemilih dilarang bawa HP di dalam bilik suara,” kata Deri Friadi, Rabu, 7 Februari 2024.

Lebih lanjut, Deri menyebutkan larangan membawa HP dalam bilik suara ini karena ingin mencegah terjadinya potensi -potensi kecurangan pada pemilu.

“Kita ingin mencegah potensi kecurangan seperti transaksi jual beli suara ataupun money politik dalam pemilu 2024,” lanjut Deri Friadi.

Untuk itu, Panwaslih Aceh Selatan melalui petugas akan memeriksa dan melihat peristiwa rangkaian proses pemilu demi mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oknum di lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Perihal aturan larangan membawa handphoe  ke dalam bilik suara, disambut baik oleh Ihsanul, salah satu warga Aceh Selatan. Ia mendukung penuh langkah yang diambil Panwaslih tersebut. Menurutnya, langkah itu untuk menghindari terjadinya transaksi jual beli suara di TPS. Apalagi ada isu beredar sebagian dari caleg atau timses meminta bukti foto setelah pencoblosan.

“Saya sangat mendukung langkah dari Panwaslih itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya nya transaksi jual beli suara,” kata Ihsanul.(HS)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…