Home » Hukum/Kriminal » Pemegang Saham PT HSA Pertanyakan Penyelidikan Penggelapan Lahan yang Dikuasai Mantan Bupati Bireuen

Pemegang Saham PT HSA Pertanyakan Penyelidikan Penggelapan Lahan yang Dikuasai Mantan Bupati Bireuen

IMG-20240205-WA0055

BIREUEN_ Pemegang saham PT Hansa Sativa Abadi (HSA) Syukri Baharuddin mempertanyakan proses penyelidikan Polres Bireuen terkait perkara dugaan pemalsuan dan penggelapan aset lahan milik perusahaan yang telah dikuasai mantan bupati Mustafa Gelanggang.

Syukri mengaku melaporkan perkara tersebut ke Polres Bireuen pada 24 Oktober 2022, nomor LP/B/244/X/2022/SPKT/Polres Bireuen/Polda Aceh 2022, dengan objek aset lahan milik perusahaan seluas lebih kurang 13 hektar di kawasan Gampong Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Bireuen.

Namun selama proses berlangsung, ia hanya menerima pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dari penyidik sebanyak 3 kali yaitu di bulan November 2022, Februari dan Mei 2023. Setelah itu tidak ada pemberitahuan lagi.

Sampai anaknya Keumala Sari mendatangi Polres Bireuen pada pertengahan Januari 2024 lalu, untuk mempertanyakan perkembangan perkara. Salah seorang penyidik Briptu Rizka yang ditemui Keumala memberitahukan secara lisan, bahwa kasus tersebut sudah di SP2Lid atau dihentikan sementara.

Saat itu pula Rizka meminta Keumala Sari untuk menghadirkan saksi ahli agar perkara bisa diselidiki lagi atau dibuka kembali.

Syukri mengutarakan, berdasarkan SP2HP terakhir, penyidik Satreskrim Polres Bireuen telah memeriksa pihak terlapor yaitu Muheru Nahari Khamisa selaku direktur PT HSA, Mustafa Geulanggang mantan Bupati Bireuen dan sejumlah pihak terkait lain.

Menurutnya, telah terjadi tindak pidana penggelapan dan penipuan aset milik perusahaan, akibat ulah Muheru yang mengaku sebagai direktur, padahal status direktur tersebut tidak sah secara hukum, karena pengangkatan direktur tidak melalui aturan yaitu persetujuan dari pemegang saham.

Kemudian, tanpa kesepakatan, Muheru telah melepas lahan milik perusahaan kepada Mustafa Geulanggang. Parahnya, dana hasil penjualan aset tersebut tidak masuk ke rekening perusahaan, dugaan sementara dana itu masuk ke rekening pribadi.

“Maka menurut saya Muheru tidak sah menjabat sebagai direktur, karena diangkat tanpa panggilan rapat ke pemegang saham termasuk saya, kemudian penjualan lahan perusahaan itu tidak melalui RUPS seperti yang tertera dalam pasal 102 ayat 1 Undang-undang nomor 40 tahun 2007, tentang persereon terbatas,” ucap Syukri kepada Wartawan, Senin (5/2/2024).

Syukri mengaku mulai curiga dengan kasus tersebut setelah dirinya didatangi Mustafa Geulanggang di rumahnya di Gampong Hagu Selatan, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada tahun 2010.

Saat itu Mustafa meminta tanda tangan surat persetujuan menjual aset lahan tersebut. Namun Syukri tidak setuju, karena tidak sesuai aturan.

Selanjutnya, pada awal 2022 lalu, ia diundang hadir dalam RUPS di sebuah cafe dekat jembatan Cunda, Lhokseumawe tanpa notulensi dan tidak ada kesepakatan soal jual aset. Sampai diadakan rapat kembali di Royal Cafe di Lhokseumawe, saat itu Syukri tahu telah terjadi perubahan susunan perusahaan yaitu Muheru sudah menjabat sebagai direktur, kemudian dalam rapat itu Muheru menyampaikan lahan aset perusahaan di Blang Keutumba sudah menjadi milik Mustafa Geulanggang.

Untuk memastikan peralihan aset itu, kemudian Syukri menemui pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bireuen, dan ditemukan fakta lahan itu sudah menjadi milik tiga orang, salah satunya adalah mantan Bupati Bireuen Mustafa Geulanggang.

Akibat kasus penggelapan ini, Syukri mengalami kerugian mencapai Rp 1 miliar lebih, dan dalam waktu dekat ia akan menghadirkan saksi ahli seperti yang diminta oleh penyidik Satreskrim Polres Bireuen.

“Saya juga nanti meminta kepada penyidik untuk memeriksa penjabat BPN, karena di situlah semua fakta dalam perkara ini akan terbuka,” pungkasnya.[Ahmad Mirza]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…