Home » Aceh » Tinggal Empat Hari APBK Subulussalam Belum Juga Disahkan

Tinggal Empat Hari APBK Subulussalam Belum Juga Disahkan

20220128-20210706-picsart-07-06-12-20-53

SUBULUSSALAM _ Tersisa 4 (Empat) hari lagi masa kerja untuk pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran (TA) 2024. Namun kabar pengesahan APBK itu pun belum juga berhembus hingga hari ini, Jumat, 26 Januari 2024.

Tampaknya, suhu politik antara eksekutif dan legislatif masih memuncak. Terlihat, dari pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Subulussalam yang belum juga tersahkan.

Mirisnya, rencana pembahasan KUA PPAS itu sudah dikirimkan oleh pihak eksekutif kepada legislatif yang bertanggalkan pada 30 Agustus 2023 lalu.

Hal tersebut, berdasarkan surat Walikota kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam perihal penyampaian rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Kota Subulussalam TA 2024.

Itu merupakan salah satu alasan ke 16 (Enam Belas) anggota DPR Subulussalam, yang menyampaikan mosi tidak percayanya terhadap Ketua DPR, Ade Fadli.

Padahal, sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014, mengatakan dipasal 312 Ayat 1, menyebutkan. Penetapan APBK harus tepat waktu paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Setda) Kota Subulussalam H Sairun, mengatakan dalam siaran pers nya. Jika tidak ada kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif terkait pengesahan APBK, maka akan di lakukan Peraturan Walikota (Perwal).

Sebelumnya, menurut Bahagia Maha, jika APBK di Perwalkan maka akan memperlambat pembangunan terhadap masyarakat di Kota Subulussalam itu.

Pasalnya, sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang tertuang dalam undang-undang, APBK dapat di perwalkan setelah 60 (Enam Puluh) hari kerja di tahun anggaran 2024.

“Tentunya, ini akan memperlambat pembangunan di Kota Subulussalam,” pungkas Bahagia Maha.

Menyikapi persoalan tersebut, beberapa orang TIM Banggar plus Wakil Pimpinan 1 DPR telah langsung berkoordinasi ke Kantor Gubernur Aceh, terkait pembahasan APBK Subulussalam. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…