Home » Aceh » Banda Aceh Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Banda Aceh Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

img_20240125_wa000421

BANDA ACEH_ Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil memperoleh penghargaan bergengsi dalam bidang Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh, Dian Rubianty kepada Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin pada acara penganugerahan predikat kepatuhan pelayanan publik kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kamis (25/1/2024) di Anjong Mon Mata Banda Aceh.

Dalam evaluasi yang dilakukan, Banda Aceh meraih nilai sebesar 83,45 yang menempatkannya dalam zona hijau dengan kategori B yang menunjukkan kualitas pelayanan tinggi. 

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ombudsman menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan dedikasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. 

Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin menyampaikan penghargaan yang diraih menjadi bukti konkret bahwa Banda Aceh telah memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Ombudsman RI.

Lanjutnya, ia juga menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banda Aceh.

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini, dan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” ujar Amiruddin.

Amiruddin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. 

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk bersama-sama berkontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kota ini.

Penghargaan yang diraih diharapkan tidak hanya menjadi prestasi belaka, tetapi juga sebagai pendorong semangat bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan publik. 

Dan Banda Aceh berkomitmen untuk tetap menjadi contoh dalam memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan bermutu tinggi bagi seluruh masyarakatnya.

Acara penyerahan penghargaan ini dihadiri anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya.

Hadir juga Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang juga ikut menerima penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI untuk Pemerintah Aceh.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…