Home » Politik » Dinas Sosial Aceh Selatan Bantah Ada Pendamping PKH Terlibat Politik Praktis

Dinas Sosial Aceh Selatan Bantah Ada Pendamping PKH Terlibat Politik Praktis

IMG-20240123-WA0034

ACEH SELATAN_ Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Kusaifuddin melalui Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Teuku Zulpardi membantah tudingan adanya pengarahan dan pengamanan dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memenangkan calon tertentu dalam pemilu 2024.

Menurutnya, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan jauh -jauh hari telah melakukan sosialisasi kepada semua petugas dan pendamping dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan untuk mematuhi kode etik serta tidak ikut melibatkan diri dalam perhelatan konstentasi Pemilu 2024, baik sebagai peserta maupun sebagai timses untuk menjaga netralitas.

“Namun, jika ada oknum pendamping yang mendukung calon tertentu atas nama pribadi, itu diluar tanggung jawab kami selaku petugas atau pendamping sosial, maka itu merupakan hak politik nya selaku warga negara yang baik,” kata Zulpardi, Selasa, 23 Januari 2024.

Terkait adanya pertemuan-pertemuan dilakukan oleh pendamping PKH setiap bulan, kata Zulpardi, merupakan pertemuan kewajiban bagi Keluarga Penerima Bantuan (KPM) untuk Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). 

“KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai mekanisme sanksi yang yang ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen,” Katanya. 

Sehingga menurutnya, tudingan adanya pendamping mempolitisir program bantuan sosial salah satunya program PKH, tidaklah benar. 

Diketahui sebelumnya, Direktur Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL), Sarbunis menuding adanya oknum pendamping PKH di Aceh Selatan yang diduga mempolitisir program PKH.

Dalam pernyataan nya kepada media, Sarbunis mengingatkan agar pendamping PKH tidak perlu ikut -ikutan berpolitik praktis, apalagi dalam urusan dukung mendukung di Pileg 2024 hingga melakukan pengancaman.

“Jangan sampai PKH menjadi alat intimidasi, apalagi sampai adanya pengancaman saat menyalurkan bantuan demi kepentingan calon tertentu,” kata Sarbunis, Selasa, 23 Januari 2023 disalah satu media online. [HS]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…