Home » Aceh » Tuntut Tidak Luluskan 3 Komisioner KIP Aceh Tenggara, Massa Nyaris Bentrok Dengan Polisi

Tuntut Tidak Luluskan 3 Komisioner KIP Aceh Tenggara, Massa Nyaris Bentrok Dengan Polisi 

IMG-20240123-WA0005

ACEH TENGGARA_Barisan Sepuluh Pemuda kembali melakukan unjukrasa yang kedua kalinya. Mereka menuntut, Ketua Komisi A agar tidak meluluskan 3 calon KIP incumben Aceh Tenggara, Selasa, 22 Januari 2024.

Demo berlansung di depan gedung DPRK Aceh Tenggara itu, nyaris bentrok dengan polisi karena massa berusaha masuk ke gedung DPRK namun dihentikan oleh pihak keamanan. Aksi saling dorongpun tak terhindarkan. Massa berusaha masuk ke gedung DPRK karena ingin menjumpai anggota komisi A, yang tak kunjung hadir menemui massa. Beruntung, demo akhirnya berjalan lancar, karena kedua belah pihak mampu menahan diri. 

Koordinator aksi, Dahrin mengatakan Barisan Sepuluh Pemuda menilai kinerja komisi A DPRK Aceh Tenggara tidak profesional, diduga 3 calon incuben tersebut bakal diluluskan karena telah menyetor uang pelicin kepada oknum DPRK yang ada di komisi A. 

” Kita menuntut pihak komisi A agar tidak meluluskan calon KIP tersebut. Pasalnya 3 oknum calon KIP yaitu Safri Desky, Kamansauri, dan Sufriadi Bangko saat ini masih menjabat menjadi anggota KIP Aceh Tenggara telah mendapat teguran keras dari DKPP, “ujarnya.

Selain itu, pendemo juga menyentil isu pungli yang cukup kental saat merekrut anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilih Suara (PPS) Desa. 

“Bukan hanya itu saja anggota KIP kembali loloskan dua orang oknum caleg saat melipat kertas suara yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR), “Kata Dahrinsyah.

Berikut tuntutan Barisan 10 Pemuda kepada DPRK Aceh Tenggara:

Pertama, meminta pertanggung jawaban Komisioner KIP secara tersurat bahwa tidak ada kertas suara rusak pada saat pencoblosan

Kedua, mendesak pihak Komisi A DPRK Aceh Tenggara mengeluarkan surat rekomendasi untuk tidak meluluskan tiga calon KIP yaitu, Safri Desky, Kamansauri dan Sufriadi Bangko. Barisan 10 Pemuda menilai, tiga calon nama tersebut tidak layak menjadi penyelengara periode berikutnya. Hal tersebut terkait dengan lolosnya, dua orang oknum caleg DPRK sebagai pelipatan kertas suara pemilu. Untuk menutupi perbuatan mereka pihak komisioner menunjuk tiga kotak kertas suara yang isinya sebanyak 1500 kertas suara pemilu yang dilipat oknom caleg tersebut. Siapa yang bisa menjamin kertas suara yang ditunjuk dilipat oknom caleg sementara bukti visual tidak ada seperti CCTV Artinya pihak KIP hanya serimonial untuk menutupi mata publik.

Ketiga, meminta seluruh kertas suara dibuka kembali untuk memastikan kertas suara tidak rusak saat pencoblosan surat suara. 

Keempat, meminta DPRK komisi A agar menanda tangani nota kesepakatan untuk tidak diluluskan ketiga nama tersebut yaitu Safri Desky, Kaman Sauri dan Sufriadi Bangko. [SultanHabibi]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…