Home » Hukum » Lakukan Demo, Mahasiswa Desak Kejati Usut Tuntas Kasus Kasbon Pemkab Gayo Lues

Lakukan Demo, Mahasiswa Desak Kejati Usut Tuntas Kasus Kasbon Pemkab Gayo Lues

IMG-20240122-WA0007

BANDA ACEH- Sejumlah Mahasiswa yang mengagasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, Senin 22 Januari 2024.

Dalam aksi tersebut Mahasiswa mendesak agar kasus kasbon Pemkab Gayo Lues tahun 2022 dan indikasi penyelewengan dana hibah penyertaan modal PDAM Tirta Sejuk pada tahun anggaran 2019. 

Alamp Aksi menyoroti kurangnya respons dan tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) oleh Pemkab Gayo Lues.

“Temuan bahwa kasbon sebesar Rp 15,2 miliar, yang seharusnya dikembalikan ke kas negara dalam tenggang waktu 60 hari sejak diterimanya LHP, belum juga direalisasikan. Kejanggalan ini menjadikan kasus kasbon sebagai potensi praktek korupsi berjamaah yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar koordinator aksi, Mahmud Padang.

Selain itu, Alamp Aksi juga menyoroti soal adanya penyelewengan dana hibah penyertaan modal sebesar Rp 1 miliar yang diberikan kepada PDAM Tirta Sejuk pada tahun anggaran 2019. 

“Alokasi dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan PDAM, namun hingga saat ini tidak ada perubahan signifikan, khususnya di pusat pemerintahan Blangkejeren, sehingga diduga dana hibah itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan malah diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu,” katanya.

Pendemo mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk segera turun tangan dan mengusut kasus kasbon Pemkab Gayo Lues sebesar Rp 15,2 miliar lebih, serta indikasi penyelewengan hibah penyertaan modal PDAM Tirta Sejuk sebesar Rp 1 miliar. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu dan pilih kasih, dan bahwa marwah aparat penegak hukum di Aceh akan dipertaruhkan dalam penanganan kasus ini.

Pendemo juga mengingatkan Kejati Aceh bahwa jika tidak ada tindak lanjut dari pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dalam waktu 7×24 jam, mereka akan melaporkan persoalan ini kepada Kejaksaan Agung. 

“Kita berharap agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi keadilan dan integritas pemerintahan,” pungkasnya.

Kehadiran pendemo tersebut disambut oleh Kasi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasab. Dia berjanji Kejati Aceh akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 

“Tuntutan adek-adek sudah kita terima dan akan kita sampaikan kepada pimpinan. Insya Allah, Kejati Aceh siap menindaklanjuti kasus ini,” ujarnya.

Setelah menyerahkan petisi pernyataan sikap dan dokumen awal temuan BPK RI, para pendemo membubarkan diri dengan tertib.[Khairul]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…