Home » Nasional » Tak Masuk Kerja Sehari, Badar Operator Alat Berat PT SSJ Dipukuli dan Tak Dibayarkan Gajinya

Tak Masuk Kerja Sehari, Badar Operator Alat Berat PT SSJ Dipukuli dan Tak Dibayarkan Gajinya

IMG-20240118-WA0016

BOGOR – Nasib naas dialami Badar pemuda milenial warga Kampung Cinyurup, Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Kejadian bermula pada Senin 15 Januari 2024 yang lalu, saat ia tak masuk kerja sehari dengan alasan ingin mengurus program belajar paket C.

Awalnya tidak terpikir olehnya akan mengalami hal buruk tersebut, karena ia telah ijin ke mandor yang berinisial EO untuk tidak masuk kerja. Ternyata ijin tersebut tidak disampaikan oleh mandornya ke boss, inisial FO.

Badar yang bekerja sebagai operator alat berat di PT. Sahabat Sampora Jaya tersebut dipanggil FO untuk datang ke kantor. “Saya dipanggil dan dibentak dengan kata-kata kasar dan juga dipukuli,” jelas Badar.

Tidak hanya itu, sepeda motor korban juga sempat ditahan pihak perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Sampora Cisauk Serpong Tangerang itu. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya dan mereka menyambangi kantor tempat korban bekerja, barulah sepeda motornya dikembalikan.

Parahnya lagi, hingga berita ini diterbitkan, ternyata masih ada hak yang belum dituntaskan oleh perusahaan tersebut. Menurut kesaksian korban, gajinya masih belum dibayarkan sejumlah tiga juta rupiah.

“Iya, gaji saya masih ditahan tiga juta, enggak jelas alasannya kenapa,” jelasnya.

Korban juga mengatakan kalau takut melapor ke pihak berwajib karena perusahaan tersebut dibeking oknum aparat juga.

Terkait tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oknum pemilik perusahaan PT. SSJ tersebut terhadap karyawannya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, mengatakan sangat prihatin dan menyayangkan hal ini masih terjadi. Oleh karena itu, tokoh pers nasional yang dikenal getol membela warga terzolimi di berbagai tempat ini mendesak agar para pihak terkait, terutama aparat kepolisian, dinas tenaga kerja, dan stake holder terkait dapat memberikan atensi atas kasus tersebut.

“Negara ini dibentuk untuk hadir membela kepentingan rakyatnya, terutama kaum lemah dan termarginalisasi di masyarakat. Jika ada informasi tentang perlakuan sewenang-wenang terhadap warga sebagaimana yang terjadi di Tenjo, Kabupaten Bogor, itu, maka aparat negara terkait harus cepat tanggap mengadvokasi mereka,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Buat saya, lanjut Wilson Lalengke, ini sesuatu yang aneh. Semestinya, pihak perusahaan menjaga dan melindungi pekerjanya.

“Pekerja itu adalah aset yang sangat penting dalam perusahaan, yang membuat perusahaan bisa tumbuh berkembang dan maju, semestinya diperlakukan dengan baik. Saya heran mengapa sering terjadi perlakuan sewenang-wenang terhadap karyawan. Seperti halnya kasus perusahaan besi baja di Bekasi, karyawannya disekap dan dipukuli, namun aparat negara malah membela si boss pemilik perusahaan yang melakukan tindak kriminal,” tutup Wilson Lalengke sedih. (*)

Tags

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…