Home » Hukum/Kriminal » Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS, YARA Surati Kajari Pidie

Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS, YARA Surati Kajari Pidie

Screenshot_2024_0112_161529

PIDIE_ Terkait adanya informasi dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pidie tahun 2020/2021, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Pidie melayangkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sigli, pada Kamis (11/1/2024).

Ketua Perwakilan YARA Pidie, Junaidi, mengatakan pihaknya telah memasukkan surat ke kantor Kejari Sigli dengan Nomor: Istimewa, Perihal: Tindak lanjut dugaan Tipikor, pada tanggal 11 Januari 2024 siang, dan sudah diterima oleh staf di Kantor Kejari.

Junaidi menambahkan, bahwa surat tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh (Kajati) di Banda Aceh, dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) di Jakarta.

Junaidi menjelaskan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, pihaknya telah mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Pidie pada tahun 2020/2021.

“Menurut informasi yang kami peroleh, dugaan penyalahgunaan jabatan dan dugaan adanya unsur tindak pindak korupsi tersebut dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie, Drs. Ridwandi, pada tahun 2020/2021,” jelas Junaidi.

Ia mengharapkan demi kepastian hukum dan agar tidak adanya isu fitnah yang berkembang dalam masyarakat terkait kejadian tersebut, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie, meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri (PN) Sigli, untuk menindaklanjuti informasi tesebut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menurut info yang berkembang, persoalan tersebut pernah ditangani Kejari Pidie, harapannya pihak penegak hukum memproses persoalan tersebut sampai tuntas,” imbuh Junaidi.

Junaidi mengharapkan prosesnya tetap berlanjut dan tuntas, sehingga pelakunya dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kasus dana BOS ini sudah menjadi isu luas di kalangan masyarakat, sehingga publik bertanya sudah sejauh mana prosesnya,” tambah Junaidi.

Ia menjelaskan bahwa informasi dugaan korupsi tersebut sempat ditayangkan di media lokal di Pidie, dan dapat dibaca sampai sekarang.

Junaidi berharap informasi itu dapat diproses sampai tuntas oleh penegak hukum khususnya Kejari Pidie agar tidak menjadi fitnah dan dugaan tak berdasar di tengah masyarakat.

“Jika informasi tersebut tidak tuntas maka akan menjadi informasi liar dan seolah-olah berita fitnah, makanya proses hukum harus berlanjut supaya semua terang benderang,” pungkas Junaidi.[]

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…