Home » Aceh » TTI Desak Pokja BP2JK Lakukan Tender Ulang Paket Pengaman Pantai Kota Meulaboh

TTI Desak Pokja BP2JK Lakukan Tender Ulang Paket Pengaman Pantai Kota Meulaboh

IMG-20240112-WA0011

BANDA ACEH_ Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Pokja BP2JK melakukan tender ulang secepatnya paket Pengaman Pantai Kota Melaboh senilai Rp.43 Milyar sumber dana APBN 2024.

Menurut TTI, tender ulang musti dilakukan karena tidak ada pemenang cadangan, beda halnya jika pemenang 1, 2 dan seterusnya, Pokja cukup melakukan evaluasi ulang saja.

“Pokja jangan lagi mempertahankan ego sektoral yang akibatnya merugikan masyarakat banyak, ” Ujar Nasruddin Bahar, dalam rilisnya, Jumat, 11 Januari 2024.

TTI menilai, sejak masih proses sanggah TTI sudah mengirim pengaduan dimana PT FPM tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang tender karena Sertifikat Badan Usaha SBU nya sudah habis masa berlaku sebelum batas upload penawaran, akan tetapi pengaduan masyarakat diabaikan begitu saja. Pokja terlalu yakin hasil Evaluasinya sudah benar sesuai aturan yang betlaku. BAB VIII Tata Csra Evaluasi huruf B angka 2.a.1 menyebutkan izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir upload penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur.

Lebih lanjut, kata dia, kejadian Pokja salah dalam evaluasi juga terjadi pada paket yang sama Lanjutan Pengaman Pantai Kota Meulaboh Lanjutan tahun 2023 pada pengumuman pertama Pokja menetapkan PT Bhahmakerta Adiwira Nilai Penawaran Rp.52.129.783.000 kemudian dibatalkan karena adanya pengaduan PT Bhahmakerta Adiwira tidak mengisi daftar isian pekerjaan yang sedang dikerjakan untuk penilaian SKP akhirnya pokja lakukan Evaluasi Ulang dengan memenangkan PT ARAFAH ALAM SEJAHTERA Nilai Penawaran Rp.54.400.000.000.

Dia menambahkan, Pokja Pemilihan BP2JK juga pernah memenangkan perusahaan yang sudah masuk daftar hitam yaitu paket Rehabilitasi D.I Bendungan Krung Pase pada awalnya dimenangkan PT BAHANA KRIDA NUSANTARA Nilai Penawran Rp.44.805.599.964 adanya pengaduan masayarakat PT.BKN pernah tayang Black List akhirnya Pokja lakukan Evalauasi ulang menunjuk PT Rudy Jaya Nilai Penawaran Rp.44.800.000.000 akhirnya PT Rudy Jaya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang akhirnya masuk daftar hitam (Black List).

Pokja Pemilihan lebih cendrung memenangkan penawaran terendah bahkan ada yang menang tender menawarkan dibawah 80% HPS. Salah satu penyebab terjadinya proyek mangkrak disebabkan rekanan membuang terlalu jauh bahkan puluhan milyar. Pokja seharusnya lebih teliti dalam memberikan penilaian tidak semata mata karena menawarkan terendah akan tetapi bisa lebih pocus pada pengalaman perusahaan. Faktanya penawaran terendah tidak menjamin perusahaan pemenang sudah pasti memenuhi syarat buktinya banyak ditemukan hasil evaluasi bermasalah dikemudian hari.

“Pokja seharusnya bertanggung jawab secara moril jika banyak proyek mangkrak yang disebabkan karena Pokja salah dalam menetapkan pemenang tender. Rehabilitasi D.I Bendungan jambo Aye sebagai contoh hampir 3 tahun masyarakat di Aceh Utara tidak bisa mengairi sawahnya dengan irigasi tekhnis disebabkan bendungan sebagai penampung air tidak rampung dikerjakan,”tutupnya.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…