Home » Aceh » Haknya Terabaikan, Ternyata dr Spesialis Penyumbang PAD Tertinggi di Kota Subulussalam

Haknya Terabaikan, Ternyata dr Spesialis Penyumbang PAD Tertinggi di Kota Subulussalam

20231231_165629

SUBULUSSALAM – Meski haknya tersampingkan, ternyata para dokter (dr) spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Subulussalam.

Sebelumnya, para dr spesialis RSUD setempat, melakukan aksi mogok kerja, menuntut insentif nya selama 4 (Empat) bulan di tahun 2023 dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.

Tidak hanya Insentifnya saja yang di perjuangkan para dr spesialis di rumah sakit daerah Subulussalam itu. Melainkan, mereka memprioritaskan pembayaran honorarium seluruh tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di RS itu.

dr Risdhyanty menyambung penyampaian dr Arief Hidayat  mengatakan para dr spesialis di RSUD tersebut, merupakan para pencari uang untuk Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam.

“Ini semua orang-orang yang pencari uang untuk Daerah ini,” sampai dr Risdhyanty, sembari menunjukan ke arah dr yang lain, Selasa, 2 Januari 2024.

Dihadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam dan Pemerintah setempat, dr Risdhyanty menjelaskan pada tahun 2014 uang rumah sakit hanya sebesar Rp 500 juta rupiah.

“Itulah yang di putar-putarkan sebelum menjadi BLUD, dan kini pendapatan rumah sakit ini mencapai 4,5 Miliar,” ujar dr Risdhyanty.

dr Risdhyanty pun mengatakan alasannya untuk menuntut insentif tersebut. Awal masuk ke rumah sakit tersebut, jelas tertuang dalam dokumen perjanjian bahwa dr spesialis menerima insentif yang sesuai dan layak.

“Itu jelas perjanjiannya dengan Dinas Kesehatan Aceh dan Komite BRR yang di sepakati oleh Pj Walikota masa itu,” cetus dr Risdhyanty.

Ia juga mengatakan alasan para dr spesialis untuk menerima insentif tersebut. Ternyata, dr spesialis itu tidak pernah ada hentinya untuk terus belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan yang berkelanjutan, itu dilakukan setiap tahunnya sebagai dr spesialis.

“Dulu ada dana Bimtek yang cukup untuk membantu pendidikan kami, kini sama sekali tidak ada. Inilah alasan para dr spesialis malas kembali ke daerah, karena di daerah ini tidak ada Rumah Sakit Swasta, jika dikota besar sangat mudah untuk mendapatkan pendidikan itu, karena biayanya sangat mahal,” jelas dr Risdhyanty.

Disambung dr Arief Hidayat, pihaknya akan terus melakukan kegiatan mogok kerja, sebelum Insentif dr Spesialis, Honorarium Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya di bayar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…