Home » Aceh » Dokter RSUD Subulussalam Mogok Kerja, Solusi Pemerintah Nihil

Dokter RSUD Subulussalam Mogok Kerja, Solusi Pemerintah Nihil

20240102_140246

SUBULUSSALAM – Para Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam melakukan aksi mogok kerja, meskipun begitu solusi dari Pemerintah Kota (Pemko) setempat nihil. 

Pasalnya, para dokter spesialis di RSUD itu melakukan aksi mogok kerja dikarenakan insentifnya, dan hak para Tenaga Kesehatan serta Tenaga Penunjang di rumah sakit itu belum juga terbayar selama 4 (Empat) bulan di tahun 2023.

“Kami akan tetap melakukan aksi mogok kerja sampai insentif kami selama 4 bulan dan Tenaga Penunjang lainnya selama 2 bulan belum dibayarkan,” sampai dr Risdhyanty, Senin, 2 Januari 2024.

Mendapati aksi para dokter spesialis di RS tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke RS.

Anggota DPRK yang turut melakukan sidak itu, Bahagia Maha, Samiun Jabat, Salehati, Dolly S Cibro, Ari Afriadi, Dedy, kemudian disusul oleh MZA Ridho Bancin dan Khalinid.

Setelah memeriksa beberapa ruangan di RSUD, mereka mendapati tidak adanya dokter yang berhadir. Hingga, anggota DPRK Subulssalam itu langsung menuju ruangan Direktur RSUD dr Dewi Sartika.

Tidak berselang lama Plt Sekda Kota Subulussalam pun tiba di ruangan RSUD dan di susul oleh Wakil Walikota Subulussalam drs Salmaza MAP.

Disana, Anggota DPR Kota Subulussalam itu pun langsung menggelar audensi terkait belum terbayarnya insentif Dokter Spesialis dan seluruh Tenaga Penunjang.

Dalam kesempatan itu, anggota DPR Kota Subulussalam langsung melakukan rapat audensi bersama pihak Pemerintah Kota Subulussalam, manajemen RSUD dan para dokter spesialis.

Hingga rapat itu berakhir, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam tidak dapat memberikan solusi terkait pembayaran hak para dokter spesialis dan Tenaga Penunjang di RS itu.

Dikatakan Plt Sekda Subulussalam H Sairun, keuangan Kota Subulussalam saat ini tengah defisit sehingga pembayaran insentif kokter dan Honorarium Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang di RS tersebut, belum dapat dibayarkan.

“Keuangan kita sedang defisit, meskipun ada uang untuk membayar terkait itu, saya pastikan tidak dapat dibayarkan pada saat ini, karena anggaran tahun 2023 telah berakhir,” cetusnya.

Sementara, Ketua Komisi A, Samiun Jabat, menegaskan kepada Plt Sekda dan Wakil Walikota Subulussalam untuk segera memberitahukan kepada Walikota Subulussalam untuk mencarikan solusi pembayaran insentif Dokter Spesialis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya dalam waktu 1×24 Jam.

“Kami memberi waktu kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk mencarikan solusi kepada para dokter dan tenaga penunjang di Rumah Sakit ini dalam waktu 1×24 jam, terhitung dari jam rapat ini. Jika belum adanya solusi, mohon maaf saya ucapkan kedepannya tidak ada yang mengetahui akan terjadi apa,” jelas Samiun Jabat. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…