SUBULUSSALAM – Para Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam melakukan aksi mogok kerja, meskipun begitu solusi dari Pemerintah Kota (Pemko) setempat nihil.
Pasalnya, para dokter spesialis di RSUD itu melakukan aksi mogok kerja dikarenakan insentifnya, dan hak para Tenaga Kesehatan serta Tenaga Penunjang di rumah sakit itu belum juga terbayar selama 4 (Empat) bulan di tahun 2023.
“Kami akan tetap melakukan aksi mogok kerja sampai insentif kami selama 4 bulan dan Tenaga Penunjang lainnya selama 2 bulan belum dibayarkan,” sampai dr Risdhyanty, Senin, 2 Januari 2024.
Mendapati aksi para dokter spesialis di RS tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke RS.
Anggota DPRK yang turut melakukan sidak itu, Bahagia Maha, Samiun Jabat, Salehati, Dolly S Cibro, Ari Afriadi, Dedy, kemudian disusul oleh MZA Ridho Bancin dan Khalinid.
Setelah memeriksa beberapa ruangan di RSUD, mereka mendapati tidak adanya dokter yang berhadir. Hingga, anggota DPRK Subulssalam itu langsung menuju ruangan Direktur RSUD dr Dewi Sartika.
Tidak berselang lama Plt Sekda Kota Subulussalam pun tiba di ruangan RSUD dan di susul oleh Wakil Walikota Subulussalam drs Salmaza MAP.
Disana, Anggota DPR Kota Subulussalam itu pun langsung menggelar audensi terkait belum terbayarnya insentif Dokter Spesialis dan seluruh Tenaga Penunjang.
Dalam kesempatan itu, anggota DPR Kota Subulussalam langsung melakukan rapat audensi bersama pihak Pemerintah Kota Subulussalam, manajemen RSUD dan para dokter spesialis.
Hingga rapat itu berakhir, Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam tidak dapat memberikan solusi terkait pembayaran hak para dokter spesialis dan Tenaga Penunjang di RS itu.
Dikatakan Plt Sekda Subulussalam H Sairun, keuangan Kota Subulussalam saat ini tengah defisit sehingga pembayaran insentif kokter dan Honorarium Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang di RS tersebut, belum dapat dibayarkan.
“Keuangan kita sedang defisit, meskipun ada uang untuk membayar terkait itu, saya pastikan tidak dapat dibayarkan pada saat ini, karena anggaran tahun 2023 telah berakhir,” cetusnya.
Sementara, Ketua Komisi A, Samiun Jabat, menegaskan kepada Plt Sekda dan Wakil Walikota Subulussalam untuk segera memberitahukan kepada Walikota Subulussalam untuk mencarikan solusi pembayaran insentif Dokter Spesialis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya dalam waktu 1×24 Jam.
“Kami memberi waktu kepada Pemerintah Kota Subulussalam untuk mencarikan solusi kepada para dokter dan tenaga penunjang di Rumah Sakit ini dalam waktu 1×24 jam, terhitung dari jam rapat ini. Jika belum adanya solusi, mohon maaf saya ucapkan kedepannya tidak ada yang mengetahui akan terjadi apa,” jelas Samiun Jabat. (JD)








