Home » Aceh » FPA Kecam Oknum Pejabat dan Pihak Lainnya yang Lebih Mementingkan Imigran Rohingya Daripada Rakyat Aceh

FPA Kecam Oknum Pejabat dan Pihak Lainnya yang Lebih Mementingkan Imigran Rohingya Daripada Rakyat Aceh

IMG-20231213-WA0056

BANDA ACEH – Indonesia secara konvensi 1951 bukanlah negara yang berkewajiban menampung pengungsi, namun karena dasar kemanusiaan sekali dua kali masyarakatnya mencoba untuk menerima dan memperlakukan dengan baik. Sayangnya, semakin hari kebaikan rakyat Aceh itu dimanfaatkan sehingga imigran Rohingya sacara bertubi-tubi datang ke Aceh dan dari hari ke hari semakin meresahkan.

“Secara adat perkuliahan jamee kita menampung selama tiga hari tamu yang datang. Namun, kalau untuk berlama-lama apalagi ingin menetap untuk jangka waktu tertentu itu sudah lari dari konteksnya. Justru makin lama akan menghadirkan polemik baru di masyarakat Aceh, dan ini memprihatinkan,” ungkap Ketua Forum Pemuda Aceh (FPA) Syarbaini melalui siaran persnya, Jum’at 29 Desember 2023.

Menurut Syarbaini, adanya upaya UNHCR mencari lahan 120 Ha di kawasan Pidie untuk penampungan Rohingya dan upaya pengalokasian lahan 12 Ha oleh pihak lainnya untuk menampung Rohingya ke Lamteuba Aceh Besar, sehingga menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk penempatan penampungan Rohingya di Aceh.

“Ini perlu dicek motifnya apa?jangan sampai jual isu kemanusiaan, rakyat Aceh yang menjadi korban dan Aceh yang tergadaikan. Kita menghimbau semua pihak untuk mengutamakan kepentingan rakyat Aceh terlebih dahulu ketimbang para imigran Rohingya yang notabenenya bukan tanggung jawab kita,” ujarnya.

Dia juga menilai, adanya upaya pembiaran dari pemerintah dan potensi keterlibatan oknum-oknum pejabat di pemerintahan sehingga imigran Rohingya Dibiarkan berlama-lama di Aceh bahkan disiapkan penampungannya.

Kata Syarbaini, di tengah sulitnya ekonomi Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera dan kini tengah di landasan banjir dimana-mana, persoalan kedatangan Rohinya akan menimbulkan masalah baru dan serius di tengah masyarakat. Katakan saja, ketika Rohingya di penampungan sementara diberikan nasi bungkus dengan lauk pauk tapi tetap melakukan protes, sementara korban banjir yang nota benenya warga Aceh justru hanya makan indomie telor saja. Belum lagi persoalan kearifan lokal yang ditangani dan sebagainya yang melukai hati masyarakat Aceh.

“Dengan fenomena-fenomena itu, maka potensi munculnya pergesekan sosial hingga gangguan stabilitas sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya pemerintah tidak tinggal diam apalagi hanya melakukan pembiaran, dan lebih miris jika ada yang bermain mata dengan UNCHR untuk penanganan rohingya,” ucapnya.

Dia menilai banyak hal yang tidak wajar dengan kedatangan bertubi-tubi Rohingya ke Aceh, sehingga membuat masyarakat semakin kesal.

“Kami mengecam oknum pejabat di Pemerintahan atau oknum lainnya yang bermain dan lebih mementingkan imigran Rohingya daripada rakyat Aceh sendiri. Jika ada pejabat yang bermain maka kami minta agar segera dicopot karena secara moral sudah melukai hati masyarakat Aceh, mereka yang seharusnya membela rakyat Aceh malah lebih mementingkan Rohingya dan mengabaikan perasaan rakyatnya,”tegasnya.

Syarbaini juga mendesak agar penanganan dan pemindahan imigran Rohingya dari Aceh segera dapat dilakukan. “Kita meminta Pj Gubernur, Sekda Aceh dan para pejabat terkait harus tegas. Jangan sampai ada pejabat yang malah bermain mata dan memainkan berbagai upaya untuk meraih keuntungan dalam hal penanganan rohingya dengan memainkan isu kemanusiaan dan sebagainya. Untuk penanganan imigran Rohingya ini proyek/programnya UNHCR, bukan tanggung jawab pemerintah apalagi rakyat Aceh, jadi silahkan UNHCR bawa imigran Rohingya dari Aceh sesegera mungkin,” pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…