Home » Aceh » Menanggapi Kondisi Kantor Keuangan, DPRK Subulussalam Sidak ke BPKD

Menanggapi Kondisi Kantor Keuangan, DPRK Subulussalam Sidak ke BPKD

InShot_20231228_200753026

SUBULUSSALAM_ Menanggapi kondisi yang terjadi di Kantor Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam, unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat dan anggota melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), Kamis, 28 Desember 2023.

DPR Kota Subulussalam yang melakukan sidak tersebut, diterima langsung oleh Kabid Anggaran, Ira Elviana Cibro. Sedangkan Kepala, Sekretaris, Kuasa BUD, dan Kabid lainnya, ditemukan tidak ada yang berhadir.

Ditanyakan Bahagia Maha terkait ketidak hadiran Kepala dan Sekretaris serta Kuasa BUD. Ira Elviana Cibro mengatakan Kepala dan Sekretaris sedang menghadiri undangan pesta sedangkan Kuasa BUD dan lainnya tidak ada kabar sama sekali, setelah di hubungi via telepon.

Dianya unsur pimpinan DPR yang turut Sidak tersebut, Dewita Karya Wakil Ketua 2 DPRK, Karlinus Ketua Komisi C, Samiun Jabat Ketua Komisi A, Wakil Ketua Komisi A Dolly S Cibro dan Anggota Komisi A Bahagia Maha.

Sementara, tidak ada pihak yang berwenang ditemui Anggota DPR Kota Subulussalam pada saat melakukan sidak di Dinas Keuangan, maka dalam waktu dekat ini DPR akan segera memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan pihak Pemerintahan Kota Subulussalam lainnya.

“Persoalan ini akan segera kita tindaklanjuti, sesuai dengan kesepakatan kami bersama kami akan melakukan pemanggilan kepada Pemerintahan Kota Subulussalam,” sampai Bahagia Maha, setelah menelepon Ketua DPRK untuk meminta Sekwan membuat surat pemanggilan.

Di kantor Keuangan setempat, Dolly S Cibro meminta agar Plt Sekda Kota Subulussalam H Sairun, segera di copot. Dikarenakan Plt Seka dinilai gagal mengemban tugasnya sebagai Pembina para ASN di Kota setempat.

“Plt Sekda Subulussalam gagal total menjalankan tugasnya, karena banyak ASN tidak masuk kantor pada saat jam kerja, seperti di Dinas Keuangan ini, banyak yang tidak masuk kantor pada saat jam kerja,” sampai Dolly.

Lanjut Dolly, selama ini Plt Sekda Subulussalam hanya berstatement di media terkait kedisiplinan para ASN di lingkup Pemerintahan Kota Subulussalam.

Berbanding terbalik dengan informasi dan yang di dapati langsung di lapangan, banyak para ASN yang tidak masuk tepat waktu pada saat jam kerja dan bahkan tidak masuk ke Kantor.

“Melihat statement Plt Sekda sangat keras sekali terkait kedisiplinan ASN, nyatanya berbanding terbalik. Ini juga kita minta agar PLT Sekda Subulussalam segera di berhentikan dari jabatannya,” jelas Dolly. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…