Home » Aceh » Ketua IKAJAYA Tegaskan Dukung Pj Bupati Aceh Jaya dari Putra Daerah

Ketua IKAJAYA Tegaskan Dukung Pj Bupati Aceh Jaya dari Putra Daerah

IMG-20231227-WA0001

Aceh Jaya – Ketua Ikatan Keluarga Aceh Jaya (IKAJAYA) Amal Hasan, SE, M.Si sangat mendukung Penjabat (Pj) Bupati Aceh Jaya ditunjuk dari putra daerah. Hal itu sejalan dengan permintaan para ulama dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut mantan Direktur Kepatutan Bank Aceh Syariah (BAS) itu, banyak putra-putri daerah Aceh Jaya di pemerintahan, yang secara akademik dan pengalaman sudah mumpuni, yang bisa deorbit untuk memimpin Aceh Jaya dalam masa transisi menuju Pemilu dan Pilkada 2024.

“Ini bukan tentang primordial, tapi selayaknya Mendagri menjadikan pertimbangan, bahwa putra daerah setidaknya lebih paham kultul dan kearifan daerahnya, sehingga lebih mudah dalam menjalankan berbagai pembangunan, apa lagi ini masa transisi untuk pemilihan kepala daerah definitif pada Pilkada 2024,” jelasnya.

Kata Amal, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya harus menginventarisir tokoh-tokoh aparatur pemerintah putra-putri terbaik Aceh Jaya untuk diusulkan menjadi Pj Bupati. Baik mereka yang kemungkinan selama ini mengabdi di daerah lain di luar Aceh Jaya, bahkan kemungkinan diberbagai Kementrian dan Departemen di Pemerintah Pusat.

“Di manapun putra Aceh Jaya yang potesial itu berada, baik di daerah, luar daerah, mauun di Pusat, harus bisa diajak untuk kembali ke Aceh Jaya, bersama-sama membangun daerah. Begitu juga dengan putra-putri daerah yang selama ini telah mengabdi di Aceh Jaya namun belum mendapat kesempatan untuk berbuat lebih maksimal sesuai dengan kapasitas kapabilitasnya, agar bisa diorbit,” jelasnya.

Amal menilai masih banyak sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh Jaya yang secara akademik dan pengalaman sudah mumpuni, namun penempatan dan pemberdayaannya terkadang belum dilakukan secara optimal melalui merit sistem yang terukur dan berkesinambungan.

“Promosi ASN harus berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan pada suatu jabatan, bukan karena koneksi politik semata. Ini yang harus dirubah, sehingga mereka-mereka yang punya kemampuan, tapi minim koneksi politik, bisa mendapat tempat yang layak sesuai kapasitasnya,” lanjut Ketua Perhumas Aceh itu.

Amal Hasan menegaskan, dirinya sangat mendukung agar Pj Bupati Aceh Jaya yang akan ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus berasal dari putra daerah Aceh Jaya.

“Namun bilapun Mendagri menetapkan pejabat ASN non putra daerah, tentu idealnya harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk kearifan lokal dan pranata sosial masyarakat Aceh Jaya,” harapnya.

Selain itu, Amal Hasan juga berharap DPRK Aceh Jaya agar bisa berperan dalam mendorong dan merumuskan berbagai kriteria yang sesuai dan dibutuhkan oleh Aceh Jaya saat ini, ke depan nanti saat dan pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024.

“Tentu kita butuh sosok pemimpin daerah dengan karakter yang kuat dan memahami seluruh persoalan daerah,” demikian kata Amal Hasan yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Ikafensy) tersebut.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…