Home » Aceh » TTI Desak Pokja BP2JK Aceh Batalkan Pemenang Tender Pembangunan Pengaman Pantai Kota Meulaboh

TTI Desak Pokja BP2JK Aceh Batalkan Pemenang Tender Pembangunan Pengaman Pantai Kota Meulaboh

IMG-20231223-WA0008

BANDA ACEH -Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyurati Pokja Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Kementrian PUPR tentang penetapan PT FATA PERDANA MANDIRI sebagai pemenang tender paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dari APBN 2024 Nilai Penawaran RP.34.394.783.000,-

Diketahui PT. FATA PERDANA MANDIRI tidak memenuhi syarat SBU dimana Sertifikat Badan Usaha SI 001 KBLI 2017 sudah habis masa berlaku sejak tanggal 14-01-2022, SBU BS 010 KBLI 2020 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air status SBU nya sudah dibekukan atau dicabut sejak tanggal 07-09-2023.

Berdasarkan Dokumen Pemilihan BAB III Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf B Angka 1.huruf b. Pokja Pemilihan memeriksa masa berlaku Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya dengan ketentuan ; Izin/Sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan GUGUR.

Dalam kasus tender Paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang dimenangkan oleh PT. FATA PERDANA MANDIRI batas akhir upload Penawaran tanggal 30-10-2023 sedangkan SBU terbaru BS 010 terbit atau disetujui tanggal 20-12-2023 artinya tidak sesuai dengan ketentuan BAB III Angka 1 huruf b.

“Kepada PPK/KPA kami minta untuk menolak hasil Penetapan Pemenang yang diajukan oleh Pokja Pemilihan. Secara aturan PPK berhak menolak dan memberikan tanggapan kepada KPA, jika KPA setuju dengan apa yang disampaikan PPK tentang keberatan tersebut maka tender dinyatakan batal selanjutnya dilakukan tender ulang,” ujar Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Sabtu, 23 Desember 2023.

Menurutnya, dari hasil pengamatan sudah sangat sering terjadi kesalahan dalam evaluasi hal tersebut menjadi penilaiaan masyarakat bahwa Pokja tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.(Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…