Home » Hukum » Bawaslu Didesak Selidiki Adanya Indikasi Ancaman Terhadap Penerima PKH Menangkan Caleg

Bawaslu Didesak Selidiki Adanya Indikasi Ancaman Terhadap Penerima PKH Menangkan Caleg

IMG-20231219-WA0006

BANDA ACEH – Adanya isu terkait ancaman terhadap penerima program PKH hingga pendamping desa untuk menangkan partai atau caleg tertentu merupakan persoalan serius yang harus ditelusuri oleh Bawaslu maupun Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). 

“Jangan sampai ada pihak justru mengancam penerima PKH akan dikeluarkan dari penerima program tersebut jika tidak memilih/mendukung caleg atau partai tertentu. Hal-hal seperti ini jelas-jelas mencoreng pelaksanaan demokrasi. Sehingga harus segera dilakukan langkah-langkah terukur untuk pencegahan hingga penanganan oleh pihak pengawas pemilu dalam hal ini Banwaslu,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA) , Ariyanda Ramadhan, Kamis 21 Desember 2023.

Menurut GeMPA, menggunakan pendamping desa untuk memenangkan salah satu caleg atau partai tertentu merupakan pelanggaran serius. 

“Saat ini beredar kabar di masyarakat bahwa pendamping desa itu dimasukkan dalam tim caleg partai tertentu yang diarahkan untuk mencari suara dari masyarakat di desa atau gampong binaannya. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, maka sudah seyogyanya Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu melakukan pengecekan dan mengantisipasi penyalahgunaan aparatur pendamping desa dalam proses pemilu,” tegasnya.

Ariyaanda menyebutkan, netralitas pendamping desa maupun petugas PKH harus dipastikan dalam pelaksanaan 2024 karena sangat rawan disalahgunakan. 

” PKH itu program pemerintah bukan milik partai atau caleg tertentu, jadi jangan sampai disalahgunakan untuk menakut-nakuti masyarakat agar memilih atau mendukung calon tertentu,” ujarnya.

Dia menambahkan, netralitas pendamping desa hingga petugas PKH dalam pesta demokrasi 2024 akan menjadi salah satu cerminan apakah demokrasi kita sudah berkualitas, apakah pengawasan berjalan baik atau bahkan terjadi pembiaran oleh para petugas pengawasan pemilu di lapangan. 

“Selain itu kami meminta masyarakat untuk tidak memilih caleg atau partai yang melakukan intimidasi dengan menggunakan isu PKH, karena PKH itu bukan program mereka. Dan kita berharap masyarakat untuk tidak segan-sega melaporkan ke pihak panwas dan penegak hukum jika ada yang menggunakan embel-embel PKH dan pendamping desa untuk memenangkan caleg atau partai tertentu, karena hal tersebut jelas-jelas telah melanggar aturan,” katanya.

Demi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas maka praktek-praktek yang mengarah kepada intimidasi masyarakat harus di tangani dengan tuntas.

“Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus segera bertindak dan segera telusuri isu tersebut serta tidak membiarkan praktek-praktek seperti itu terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Penggunaan ancaman kepada penerima PKH dan menggunakan pendamping desa untuk pemilu 2024 adalah ancaman nyata yang perlu diantisipasi karena dapat mencoreng dan merusak proses demokrasi,” pungkasnya.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…