Home » Hukum » Permudah Pelayanan, Kejari Aceh Besar Buka Posko Perwakilan di Lamreh

Permudah Pelayanan, Kejari Aceh Besar Buka Posko Perwakilan di Lamreh

220f3424-6434-45b7-91ba-9637edd35b521

ACEH BESAR – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto mengatakan, Kejari Aceh Besar merupakan mitra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar yang sudah seharusnya membuka posko perwakilan atau pengaduan, dikarenakan faktor wilayah Kabupaten Aceh Besar yang dikenal begitu luas dan jarak tempuh menuju kantor induk Kejari Aceh Besar pun juga sangat jauh.

“Semoga dengan adanya posko perwakilan ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Aceh Besar serta kedepannya semakin terus terciptanya kerjasama dan sinergitas dengan Pemkab Aceh Besar,” katanya, usai peresmian Posko Perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar di Pelabuhan Malahayati, Gampong Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Rabu (20/12/2023).

Turut hadir pada peresmian tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) ) Drs. Joko Purwanto SH. Dandim 0101/KBA, Polresta Banda Aceh, Pelindo wilayah Aceh, Perwakilan Imigrasi Kanwil Aceh, Perwakilan Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh dan DKP Aceh Besar. 

Lebih lanjut, kata Iswanto, kehadiran Posko Perwakilan Kejari Aceh Besar di Malahayati ini menjadikan semangat para pegawai dalam bekerja, mengabdi di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

“Tentu menjadikan semangat kepada seluruh pegawai Kejari Aceh Besar dalam memberikan pelayanan yang semakin baik kedepannya untuk masyarakat Aceh Besar,” terangnya.

Sementara itu, Kajati Aceh Joko Purwanto dalam sambutanya menyampaikan, peresmian posko perwakilan kejaksaan ini diharapkan mampu menjalin kerja sama antar penegak hukum dan pemerintah daerah untuk lebih maju.

Dikatakannya sebagai warga Adiyaksa, kita wajib bersyukur atas capaian ini, atas diresmikannya posko perwakilan kejaksaan di Malahayati.

Terlebih dalam peresmiannya, melibatkan beberapa pihak baik Pemkab maupun Pemda dengan selalu memberi perhatian khusus hingga pengawasan pelaksanaannya.

“Ungkapan wujud syukur segala pencapaian dan komitmen dalam membangun wilayah kabupaten Aceh Besar juga mampu mempererat kerjasana di bidang hukum agak lebih harmonis,” tegasnya.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…