Home » Aceh » Pendapat Akhir Pj Gubernur Aceh Terhadap Raqan RAPBA 2024

Pendapat Akhir Pj Gubernur Aceh Terhadap Raqan RAPBA 2024

img-20231219-wa0011-1050x5251

BANDA ACEH_ Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (18/12/2023) malam.

Pendapat akhir Gubernur disampaikan Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam Sidang Paripurna DPRA yang dipimpin Wakil Ketua DPRA, Safaruddin.

Penjabat Gubernur mengawali penyampaiannya dengan berterimakasih kepada ketua, wakil ketua dan anggota DPRA yang telah menyelesaikan rangkaian pembahasan Raqan Aceh tentang RAPBA 2024.

Selanjutnya Penjabat Gubernur menyampaikan sejumlah poin, yakni berkenaan dengan solusi peningkatan pendapatan asli Aceh (PAA) pada tahun 2024, Pemerintah Aceh terus melakukan upaya intensifikasi terhadap pajak Aceh dan retribusi Aceh, melakukan ekstenfikasi terhadap sumber-sumber PAA yang baru dengan memaksimalkan pengguna aset yang ada serta menyempurnakan regulasi berkaitan dengan pemanfaatan aset jangka panjang.

Kemudian, Pemerintah Aceh akan terus berupaya meningkatkan nilai transfer keuangan daerah dari Pemerintah Pusat ke Aceh, salah satunya dengan memperbaiki kinerja sehingga mendapatkan dana insentif fiskal pada berbagai bidang, seperti bidang penurunan kemiskinan ekstrem, bidang penggunaan produk dalam negeri.

 “Di samping itu terus berupaya mendapatkan sumber transfer baru dari Pemerintah Pusat seperti DBH sawit dengan memperbaiki data petani dan data kebun sawit,” kata Achmad Marzuki.

Selanjutnya, Penjabat Gubernur juga menyampaikan berkenaan dengan program strategis nasional, Pemerintah Aceh dikatakan telah mengusulkan program prioritas daerah yang berpedoman pada instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas dalam daerah.

Lebih lanjut, berkenaan dengan pendanaan dan jadwal pelaksanaan PON XXI Aceh – Sumut tahun 2024 serta pelaksanaan Pilkada Serentak, Achmad Marzuki mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Pusat dan stakeholder terkait.

Kemudian, terkait penurunan dan berakhirnya Dana Otsus, Pemerintah Aceh kata Achmad Marzuki telah melakukan beberapa upaya, seperti pengkajian terhadap efektivitas dana Otsus, menyampaikan surat kepada Presiden dan telah ditindaklanjuti oleh Kemenkeu dengan melakukan pertemuan pada 14 Desember 2023 untuk pertimbangan perpanjangan Dana Otsus Aceh.

Pada kesempatan itu Penjabat Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRA atas saran dan masukan mereka serta kepada fraksi-fraksi atas pendapat akhir mereka. “Akan menjadi pertimbangan untuk kami tindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Penjabat Gubernur.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…