Home » Nasional » Serahkan Anugerah KIP, Wapres Soroti Kebocoran Data dan Pemerataan Layanan

Serahkan Anugerah KIP, Wapres Soroti Kebocoran Data dan Pemerataan Layanan 

IMG-20231219-WA0214

JAKARTA –  Tahun ini, Anugerah Keterbukaan Informasi diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kepada 139 badan publik yang berpredikat informatif. Meski jumlah badan publik yang meraih predikat informatif tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, Wapres mengingatkan agar badan publik tetap mewaspadai kasus kebocoran data pribadi serta memperhatikan pemerataan pelayanan informasi. 

“Akhir-akhir ini muncul persoalan terkait kebocoran data di beberapa badan publik. Ini adalah isu serius yang mesti menjadi perhatian kita bersama,” tutur Wapres K.H. Ma’ruf Amin pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Jakarta, Selasa (19/12/2033). 

Menurut Wapres, data pribadi rawan disalahgunakan, maka kerahasiaannya benar-benar harus dijaga. 

“Urgensi perlindungan data pribadi semakin tinggi, karena data pribadi sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah,” ujar Wapres mengingatkan. 

Wapres juga mengungkapkan, pemerataan layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama. Pemerintah harus terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Terlebih, bangsa Indonesia sedang dalam masa pemilihan umum (pemilu). 

“Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses Pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil,” tegasnya. 

Dalam kesempatan ini, Wapres menyerahkan langsung penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik Terbaik Nasional 2023, yang terdiri dari 

Kategori Kementerian:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Kementerian Pertanian.

Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. Arsip Nasional Republik Indonesia

3. Otoritas Jasa Keuangan 

Kategori Lembaga Non Struktural:

1. Komisi Pemilihan Umum

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

3. Ombudsman Republik Indonesia 

Kategori Badan Usaha Milik Negara:

1. PT. Brantas Abipraya (Persero)

2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

3. PT. Taspen (Persero) 

Kategori Perguruan Tinggi Negeri:

1. Universitas Negeri Malang

2. Universitas Gadjah Mada

3. Universitas Brawijaya 

Kategori Partai Politik:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI)

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

3. Partai Demokrat 

Kategori Desa:

1. Desa Bumiroso, Provinsi Jawa Tengah

2. Desa Srimulyo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Desa Tegal Harum, Provinsi Bali

4. Desa Bulo, Provinsi Sulawesi Selatan

5. Desa Yayasan, Provinsi Maluku Utara

6. Desa Kampung Ruar, Provinsi Papua 

Kategori Pemerintah Daerah:

1. Provinsi Kepri

2. Provinsi Jawa Tengah

3. Provinsi Aceh 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…