Home » Aceh » Siapakah yang Akan Membayar Gaji Perangkat Desa di Kota Subulussalam?

Siapakah yang Akan Membayar Gaji Perangkat Desa di Kota Subulussalam?

20230619-29cad836bfa555e95a3d64fea117faa626479ca559c0e10ac2c246355b560dcc-0

SUBULUSSALAM – Polemik gaji para perangkat desa di Kota Subulussalam terhitung sejak bulan Mei 2023 hingga Desember 2023 belum disalurkan oleh pemerintah setempat. 

Siapakah nantinya yang akan membayar Honorarium baik para perangkat Desa/Kampong dan di lingkungan Pemerintahan Kota Subulussalam?  

Mengingat, masa jabatan Bintang – Salmaza (BISA) sebagai Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam akan berakhir di Desember 2023.

Hal itu diketahui dalam surat Kementrian Dalam Negri yang bernomor 100.2.1.3/6047/SJ Usulan Nama Calon Penjabat Bupati/Wali Kota, pada 9 Desember 2023.

Seperti diketahui, sebanyak 82 Kepala Kampong beserta perangkatnya, dari 5 Kecamatan se-kota Subulussalam sudah 10 bulan belum menerima gaji mereka. 

Baca : Sudah 10 Bulan Gaji Perangkat Desa Belum Dibayar di Kota Subulussalam

Sebelumnya Abpednas dan sejumlah perangkat Kampong telah melakukan aksi demonstrasi, menuntut pembayaran honor selama 6 (Enam) bulan di tahun 2022, dan berjalan 3 bulan di tahun 2023, pada, Selasa, (7/03/23) lalu.

Menanggapi hal tersebut, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pihak Pemerintah Kota Subulussalam dan Abpednas di ruang Banggar, Gedung DPR setempat, pada hari ini, Rabu, (15/03/23), lalu.

Namun kini, terkait pembayaran gaji perangkat desa se- Kota Subulussalam itu, kembali mencuat.

Informasinya, hari ini, Senin, 18 Desember 2023. Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Subulussalam mengundang seluruh perangkat kampong/Desa untuk menggelar audensi bersama Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam, terkait gaji perangkat desa.

Undangan tersebut, tertuang dalam surat APDESI setempat, yang bernomor 15/DPC-DPC-APDESI-sbs/2023. Tertanggal 17 Desember 2023. (JD)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…