Home » Aceh » Ini 5 Tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi yang Demo di Kantor DPRA

Ini 5 Tuntutan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi yang Demo di Kantor DPRA

IMG-20231214-WA0035

BANDA ACEH – Sedikitnya ada lima tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi dalam aksinya didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Kamis, 14 Desember 2023 siang.

Lima tuntutan itu diantaranya :

  1. Meminta DPRA untuk memastikan bahwa tidak ada pengurangan alokasi anggaran pembangunan kabupaten/kota yang berpotensi akan membuat pemerataan pembangunan di Aceh akan terhambat. Skema 60:40 % sebagaimana yang telah ditetapkan sendiri oleh DPRA melalui qanun Aceh harus direalisasikan;
  2. Secara tegas meminta DPRA untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunggakan hutang JKA 2023 dan program JKA 2024 demi keberlanjutan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat Aceh.
  3. Mendesak DPRA untuk menggunakan hati nurani dalam pengesahan APBA 2024 dan mengikhlaskan alokasi anggaran Pkkir 2024 dialihkan untuk penanganan banjir dan longsor di berbagai daerah di Aceh
  4. Meminta Dirjen Otda Kemendagri untuk tidak memfasilitasi Pokir DPRA dan apabila DPRA tetap memaksa kami berharap Kemendagri memberikan solusi berupa pergub saja.
  5. Apabila DPRA tetap bersikeras untuk memaksakan alokasi Pokir dalam jumlah besar bahkan mengurangi anggaran JKA dan otsus Kabupaten/Kota serta jika DPRA tak berkenan mengalihkan Pokirnya untuk penanganan banjir, maka kami mengajak masyarakat Aceh untuk membacklist para anggota DPRA yang kembali maju pada Pemilu 2024 nanti karena jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat.

Pantauan dilokasi, setelah melakukan aksi dan membacakan pernyataan sikap mahasiswa bubar sembari mensegel pintu DPRA dengan spanduk spanduk bertuliskan “Kami Mendesak Alihkan Pokir DPRA untuk Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh”.

Pendemo juga meninggalkan kotak berisi uang pecah (koin) sebagai bentuk sumbangan korban banjir untuk pokir DPRA.(KH)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…