ACEH BESAR_ Mewakili Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan mengatakan, pengelolahan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Sehingga, pengelolaannya harus dilakukan secara baik, tertib, dan sistematis.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan jajarannya untuk menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola aset daerah yang sesuai dengan peraturan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, agar laporan keuangan menuju terwujudnya good goverment atau pemerintahan yang baik,” katanya, saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang digelar Pemkab Aceh Besar, Selasa, 12 Desember 2023 di kantor Bupati setempat.
Lebih lanjut kata Sekdakab, pengelolaan dan manajemen aset merupakan hal mutlak, harus dilaksanakan oleh setiap OPD, karena itu sangat berpengaruh pada penilaian/opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Terlebih lagi, dalam 11 tahun terakhir, Kabupaten Aceh Besar telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurutnya, asset atau barang daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Aset yang ditata dan dikelola dengan baik.
Sebaliknya, kata dia, jika tidak dikelola dengan semestinya, keberadaan aset justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring dengan perjalanan waktu.
“Untuk itu, demi menunjang keberhasilan tata kelola barang milik daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, maka diperlukan dukungan, komitmen partisipiasi dan tanggungjawab dari semua pihak, “tutupnya.[]








