Home » Daerah » Pj Gubernur Aceh Diminta Turun ke Aceh Selatan dan Tetapkan Banjir Bandang sebagai Bencana Provinsi

Pj Gubernur Aceh Diminta Turun ke Aceh Selatan dan Tetapkan Banjir Bandang sebagai Bencana Provinsi

FB_IMG_1701947970583

ACEH SELATAN- Memasuki pekan ketiga banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya di Ladang Rimba Trumon Tengah masih menyisakan berbagai masalah. Disamping, belum ditetapkannya sebagai bencana provinsi, puing puing dan lumpur sisa banjir pun masih berserakan dan belum selesai di bersihkan. Celakanya lagi, orang nomor satu di Provinsi yang berjuluk Serambi Mekkah itu, belum juga menampakkan diri di lokasi bencana banjir tersebut. 

Tak heran, bila sikap keras orang nomor wahid di Aceh Selatan membuat masyarakat Aceh Selatan kecewa. Desakan awal datang dari anggota DPRA dapil 9 asal Aceh Selatan antara lain, Irpannusir Rasman, Hendri Yono, Tgk Attarmizi dan Safrijal alias Gamgam. 

Mereka sepakat dan sependapat jika banjir bandang Trumon Tengah ditetapkan sebagai bencana Provinsi dikarena tingkat kerusakan yang di alami masyarakat sangat parah. Di sisi lain, kerugian yang dialami pun hampir mencapai seratus milyar rupiah.

Lihat saja, berapa banyak rumah warga yang hancur dan porak poranda, fasilitas umum, sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA. Semua itu, hingga saat ini belum selesai di bersihkan.

” Banyak rumah warga dan sekolah yang belum bersih dan masih berlumpur,” kata Firdaus, warga setempat.

Lebih lanjut, Firdaus menjelaskan, lambatnya penanganan tersebut salah satunya adalah terbatasnya alat berat dan tenaga pendukung lainnya, untuk itu, selalu warga dia berharap agar Pj Guberbur Aceh segera menetapkan banjir bandang Trumon Tengah sebagai bencana provinsi.

“Kita berharap, agar segera ditetapkan sebagai bencana daerah,” lanjut Firdaus.

Harapan serupa juga disampaikan Gerakan Muda Rakyat Aceh, melalui Sekretaris GRMA, Suliadi, berharap agar Pj Gubernur Aceh segera menetapkan bencana banjir bandang di Aceh Selatan sebagai bencana provinsi. Permintaan GRMA ini bukan tanpa alasan. 

Sebab, memasuki Minggu ketiga, penanganan terhadap rumah warga yang rusak dan berlumpur belun tuntas juga. Belum lagi bicara masalah rehabilitasi dan rekontruksi rumah warga yang rusah dan hancur pasca bencana.

“Kita minta Pj Gubernur Aceh agar segera turun ke lokasi bencana dan melihat secara langsung, serta menetapkan sebagai bencana Provinsi,” kata Suliadi.

Lebih lanjut, Suliadi meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil 9, khususnya dari Aceh Selatan melakukan komunikasi dan meminta Pj Gubernur Aceh segera menetapkan bencana banjir bandang Aceh Selatan sebagai bencana provinsi sehingga permasalahan warga korban banjir dapat segera teratasi.

” Kita harapkan anggota DPRA dapil 9 putra Aceh Selatan segera berkomunikasi dengan Gubernur Aceh,” lanjut Suliadi.(HS)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…