Home » Aceh » Terkait Pembahasan APBA 2024, Ketua Fraksi PA : Yang Ajukan Syarat Siapa? Jubir Pemerintah Aceh Tidak Hadir

Terkait Pembahasan APBA 2024, Ketua Fraksi PA : Yang Ajukan Syarat Siapa? Jubir Pemerintah Aceh Tidak Hadir

images - 2023-12-09T011338.324

BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Tarmizi SP mempertanyakan ihwal syarat yang diajukan pemerintah Aceh dalam keberlanjutan pembahasan APBA 2024.

“Yang ajukan syarat siapa?, saya hadir dalam pertemuan itu. Jubir Pemerintah Aceh tidak hadir,” ungkap Tarmizi SP saat dihubungi Presentatif, Sabtu, 9 Desember 2023 dini hari.

Justru, lanjut Tarmizi, ketika Ketua DPRA meminta kepada Pj Gubernur Aceh agar yg berbicara tentang anggaran harus TAPA yang mengerti dan paham anggaran jangan Jubir karena jubir tidak paham.

“Justru Pak Pj Gubernur menegaskan dihadapan kami semua bahwa selama ini tidak pernah menyuruh MTA berbicara seperti itu. MTA bukan jubir Achmad Marzuki katanya. Tapi Jubir ]emerintah Aceh,” jelasnya.

“Kalau Pj Gubernur tidak menyuruh Jubir berbicara. Lalu siapa yang suruh? Atau memang dia suka suka hati berbicara sengaja menciptakan kegaduhan namun dibiarkan,” kata Tarmizi.

Pihaknya meyakini Pj Gubernur Aceh tidak berbohong dalam pertemuan itu.

“Saya dan kami semua tadi di forum itu yakin bahwa pak pj gub tidak sedang berbohong. Artinya jubir berbicara bukan pak pj gub yang suruh,” ujarnya.

Tarmizi kembali menjelaskan, penyelesaian pembahasan APBA pada pertengahan desember itu memang pihak kemendagri yang minta kan secara aturan udah lewat.

“Selesai pertengahan desember itu memang pihak kemendagri yang minta kan secara aturan udah lewat,” tambahnya.

Baca : Kemendagri Perintahkan APBA 2024 Disahkan dengan Qanun Bukan Pergub

Tarmizi juga mengatakan bahwa tdak ada pembahasan yg mensyaratkan harus 60:40 atau 80:20. Itu sengaja disampaikan oleh Jubir sebagai bentuk propaganda. “Kami ngak ada waktu melayani dan berpolemik terkait sesuatu yang tidak dia pahami,”katanya.

“JKA justru dibayar pada perubahan Rp 266 M karena DPRA bersikeras. Karena Pemerintah Aceh hanya bayar 65 M. Setelah DPRA bersikeras dan BPJS ancam, akhirnya dipenuhi oleh pemerintah Rp 201 M. Totalnya Rp 266 M, sementara sisa hutang hampir Rp. 500 M lagi,” terangnya.

Makanya, Tarmizi menyatakan bahwa Jubir Muhammad MTA sudah terlalu jauh dan sudah keterlaluan. Sudah tidak wajar lagi. Apalagi Pj Gub sendiri sudah mengakui dan menegaskan tdk pernah menyuruh dia berbicara.

“Apa maksud dia seperti itu. Kecuali dia hadir pada pertemuan tadi. Sekarang kami tanya? Dia dapat informasi dari mana?,” tanya Tarmizi.

Dia juga menyebutkan semua pihak yang hadir pasti mengatakan bahwa Jubir Pemerintah Aceh berbohong.

“Saya pastikan ke semua yg hadir pasti akan mengatakan jubir berbohong dan membohongi publik sengaja menciptakam legaduhan dan propaganda murahan,” ujarnya.

Tarmizi juga mempertanyakan sumber info yang didapatkan oleh jubir. “Apa Pj Gubernur dan Sekda Aceh mau bertanggung jawab, membenarkan? Kalau ternyata bohong bagaimana?,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi PPP DPRA, Ihsanuddin Marzuki. Dia menyebutkan mengenai hal yang disampaikan Jubir Pemerintah Aceh itu adalah fiktif.

“Fiktif, idak ada pembicaraan itu,” kata Ihsanuddin melalui pesan whats app.

Baca juga :  Pemerintah Aceh Ajukan Dua Syarat Utama untuk Kelanjutan Pembahasan APBA 2024

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Abdurrahman Ahmad juga mengaku tak ada kesepakatan dan syarat seperti yang disampaikan Jubir Pemerintah Aceh.

“Tidak ada kesepakatan seperti MTA bohong dan sok tahu dia,” jawab Abdurrahman secara singkat.

Sebelumnya, Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menegaskan pihak Pemerintah Aceh sepakat untuk melanjutkan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Aceh 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun, Pemerintah Aceh juga mengajukan dua syarat utama.

“Pertama, pembahasan RAPBA 2024 harus selesai pada minggu kedua Desember. Kedua, porsi pembagian Dana Otonomi Khusus untuk kabupaten dan kota harus tetap 60:40 dan anggaran JKA nihil utang,” ungkap Muhammad MTA, Jum’at, 8 Desember 2023.

Dalam rapat itu, kata MTA, Pemerintah Aceh juga sudah menerangkan pangkal persoalan pembahasan RAPBA 2024.

MTA mengatakan Pemerintah Aceh sangat terbuka dan menginginkan APBA, setiap tahun, disahkan melalui qanun, bukan lewat peraturan gubernur. Upaya ini, kata MTA, dibuktikan dengan tiga kali kedatangan Pemerintah Aceh memenuhi undangan DPR Aceh. (DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…