Home » Aceh » Jubir : Pemerintah Aceh Ajukan Dua Syarat Utama untuk Kelanjutan Pembahasan APBA 2024

Jubir : Pemerintah Aceh Ajukan Dua Syarat Utama untuk Kelanjutan Pembahasan APBA 2024

images - 2023-12-09T001006.291

BANDA ACEH – Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menegaskan pihak Pemerintah Aceh sepakat untuk melanjutkan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Aceh 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Namun, Pemerintah Aceh juga mengajukan dua syarat utama.

“Pertama, pembahasan RAPBA 2024 harus selesai pada minggu kedua Desember. Kedua, porsi pembagian Dana Otonomi Khusus untuk kabupaten dan kota harus tetap 60:40 dan anggaran JKA nihil utang,” ungkap Muhammad MTA, Jum’at, 8 Desember 2023.

Persyaratan itu disampaikan dalam rapat antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri sore tadi. Rapat digelar atas permintaan DPR Aceh kepada kemendagri seiring telah berakhirnya batas waktu pembahasan pada 30 November 2023.

MTA juga menyebutkan rapat itu dihadiri oleh penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dan difasilitasi oleh pelaksana harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan.

Dalam rapat itu, kata MTA, Pemerintah Aceh juga sudah menerangkan pangkal persoalan pembahasan RAPBA 2024.

MTA mengatakan Pemerintah Aceh sangat terbuka dan menginginkan APBA, setiap tahun, disahkan melalui qanun, bukan lewat peraturan gubernur. Upaya ini, kata MTA, dibuktikan dengan tiga kali kedatangan Pemerintah Aceh memenuhi undangan DPR Aceh.

Pemerintah Aceh, kata MTA, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Bustami selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Namun rapat pembahasan selalu dibatalkan dengan alasan tidak substansial.

“Atas kesepakatan ini, insya Allah jika tidak ada halangan. Pertengahan Desember ini APBA 2024 akan disahkan oleh DPRA,” pungkasnya.(Red/DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…