Home » Nasional » Persyaratkan UKW Dewan Pers, Wilson Lalengke: Pejabat di Lingkungan Kemenkeu Pelihara Kedunguan

Persyaratkan UKW Dewan Pers, Wilson Lalengke: Pejabat di Lingkungan Kemenkeu Pelihara Kedunguan

IMG-20231207-WA0004

JAKARTA – Baru-baru ini beredar surat undangan di lingkungan wartawan yang mengharapkan kehadiran para kuli elektronik itu menghadiri acara pemusnahan rokok illegal dan minuman beralkohol hasil operasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam surat undangan tersebut disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat hadir meliput acara itu adalah ‘wartawan wajib menunjukkan kartu uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh dewan pers’.

Surat undangan dengan poin diskriminatif inipun tak pelak memunculkan kegelisahan di kalangan wartawan Madura, terutama wartawan online yang tidak terafiliasi dengan dewan (pecundang) pers tersebut.

Hal itu tentu saja menimbulkan kecurigaan tentang adanya kolaborasi busuk antara lembaga negara, dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan dewan (pecundang) pers bersama organisasi pers kompradornya.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, bersuara keras terkait fenomena aneh yang terjadi di kampungnya Prof. Mahfud MD ini.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 yang dikenal getol membela wartawan termarginalkan itu bahkan mengatakan bahwa para oknum pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memelihara kedunguan dan kebodohan akut.

“Parah sekali kondisi sebagian terbesar pengelola negara ini, bagaimana mungkin sekelas pejabat kepala kantor yang minimal Eselon III tidak paham peraturan perundangan yang ada di negara ini. Apa dasar hukumnya menetapkan kewajiban bagi wartawan harus mempunyai kartu uji kompetensi wartawan dari dewan pers? Ngawur bin tolol bin dungu pejabat semacam itu,” ujar Wilson Lalengke menjawab wartawan soal surat undangan yang ditandatangani Muhammad Syahirul Alim selaku Kepala Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura tersebut, Kamis, 7 Desember 2023.

Pejabat struktural itu, lanjutnya, pasti melewati Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) yang salah satu materi diklatnya adalah pengetahuan dan ketaatan terhadap peraturan peundangan yang berlaku di negara ini. “Menjadi pegawai pemerintah, apalagi pejabat, harus taat asas, taat hukum, harus berintegritas dan disiplin, bekerja sesuai prosedur standar operasional (Standard Operational Procedure). Tidak bisa semau gue, sesuka hati.

Dalam mengambil kebijakan saja harus ada pertimbangan hukumnya, bukan asal ambil kebijakan. Apalagi untuk hal-hal yang sudah jelas aturan perundangannya, tidak bisa suka-suka,” tambah tokoh pers nasional itu mempertanyakan kualitas pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dinilainya rendah ini.

Untuk itu, Wilson Lalengke, meminta kepada Menteri Keuangan dan jajaran pimpinan di kementerian tersebut agar selektif dalam menempatkan pejabatnya. Dia berharap agar orang-orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan yang terkait dengan pelayanan publik benar-benar orang yang paham perundang-undangan, bukan karena faktor nepotisme dan atau keuangan yang maha besar.

“Saya harap para pemangku kepentingan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mulai dari pucuk pimpianan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga ke jajaran pelaksana teknis, agar benar-benar selektif dalam menempatkan orang-orang di jabatan-jabatan strukturalnya. Mereka harus benar-benar orang yang memiliki kualitas sebagai pemimpin, manajer, yang sekaligus pemikir yang cerdas. Jangan pelihara orang dungu di kementerian Anda,” pungkas Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini mengakhiri keterangannya. (APL/Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…