Home » Kota » Kadishub Aceh Buka Seminar Eksistensi Angkutan Umum Perkotaan di Banda Aceh

Kadishub Aceh Buka Seminar Eksistensi Angkutan Umum Perkotaan di Banda Aceh

whatsapp_image_2023-12-04_at_19_02_281

BANDA ACEH_ Angkutan umum perkotaan merupakan bagian dari sistem transportasi yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan dan sekitarnya.

Di berbagai kota di belahan dunia, kebutuhan transportasi akan perkotaan semakin berkembang, tidak hanya ramah, nyaman dan aman bagi lingkungan tapi juga harus berkelanjutan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat membuka Seminar Eksistensi Angkutan Umum Perkotaan dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Senin (4/12/2023).

Ketersediaan umum layanan angkutan perkotaan yang terintengrasi dan dikelola dengan sistem yang baik, menurut Teuku Faisal, akan berimplikasi pada efektivitas mobilitas masyarakat, efisiensi pengelolaan sistem transportasi, serta meningkatkan kenyamanan dan menjaga kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Pada kesempatan tersebut, Teuku Faisal menggugah akan segera memulai sejak dini perencanaan dan implementasi transportasi perkotaan sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Dan mungkin bagi sebagian kabupaten/kota, transportasi perkotaan belum menjadi program prioritas.

“Kenapa kita harus berinvestasi dari sekarang? Karena kita paham, transportasi perkotaan sangat erat kaitannya dengan masalah lain seperti masalah sosial, ketersediaan ruang ataupun lahan, infrastruktur, anggaran dan kebijakan pemerintah,” ungkap Teuku Faisal di hadapan para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh yang ikut hadir dalam acara ini .

Sebagai gambaran, perencanaan angkutan massal Trans Koetaradja yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dimulai pada tahun 2010 dan pertama kali beroperasi pada tahun 2016 dengan melayani ke simpul-simpul penting di Kota Banda Aceh seperti bandar udara, pelabuhan, kampus, pusat perkantoran, rumah sakit, bank dan lain-lain.

Seiring tumbuhnya minat masyarakat, layanan Trans Koetaradja pun padat hingga melayani 6 koridor utama dan 5 koridor pengumpan (feeder) yang meliputi wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, serta layanan yang menjangkau lokasi pariwisata pada hari tertentu, atau lebih dikenal dengan “Trans Meudiwana” .

Sejalan dengan perkembangannya, kata Teuku Faisal, operasional angkutan massal Trans Koetaradja dihadapkan pada beragam permasalahan dan tantangan di antaranya belum tersedia jalur khusus, kebutuhan modernisasi dan digitalisasi pelayanan, integrasi pelayanan, keterbatasan pembiayaan, dan berbagai tantangan lainnya.

“Oleh karena itu, kami berharap kegiatan ini bermanfaat bagi kita untuk membangun harapan, pemahaman dan terjalinnya diskusi tentang proyeksi kebutuhan penyediaan layanan angkutan umum perkotaan untuk mewujudkan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di Aceh,” harap Teuku Faisal.

Seminar Eksistensi Angkutan Umum Perkotaan ini menghadirkan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno sebagai narasumber.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…