Home » Aceh » Mahasiswa Tolak UNHCR Beroperasi di Aceh

Mahasiswa Tolak UNHCR Beroperasi di Aceh

IMG-20231116-WA0006

JAKARTA – Kehadiran para pencari suaka dari Rohingya ke Indonesia khususnya ke Aceh semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Pasalnya gelombang imigran Rohingya yang datang secara bertubuh ke Aceh sering kali tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku di Tanah Rencong.

“Kami menilai bahwa UNHCR merupakan dalang pengaturan dibalik mobilisasi imigran Rohingya ke Aceh. Kita masyarakat Aceh secara tegas menolak kehadiran UNHCR yang diduga ingin menjadikan Aceh sebagai objek operasi dan proyek tertentu terkait gelombang imigran dengan memanfaatkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian masyarakat Aceh yang tinggi,” ungkap Koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh (GeMPA), Ariyanda Ramadhan, Minggu, 26 November 2023.

Perlu diingat, kata Ariyanda, Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi.

“Untuk itu, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus tegas. Ini bukan lagi sebatas persoalan kemanusiaan tapi sudah terkesan berlebihan bahkan berpotensi menjadi ancaman stabilitas Aceh. Bayangkan saja, jumlah imigran Rohingya ke Aceh saat ini sudah mencapai 1200 orang, dan jika pemerintah tidak punya sikap tegas maka ke depan akan terus bertambah,” ujarnya.

Menurut GeMPA, kondisi ekonomi rakyat Aceh saat ini sangat memprihatinkan, belum lagi kondisi keuangan hampir di setiap daerah di Aceh itu sedang dilematis dan defisit, jangankan untuk menangani persoalan Rohingya untuk program kebutuhan masyarakat Aceh saja relatif minim.

“Kami menolak keberadaan imigran Rohingya yang memanfaatkan kebaikan masyarakat lokal dan kerap mengabaikan kearifan lokal Aceh. Dan keberadaan rohingya diaceh akan menjadi permasalahan baru di Aceh bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial baru bahkan peluang kriminal seperti perdagangan orang dan sebagainya juga gak bisa dihindari. Persoalan masyarakat Aceh sendiri saja Pemerintah belum mampu tangani, jangan ditambah lagi dengan persoalan imigran Rohingya yang terus menerus menjadikan Aceh sasaran imigrasi,” sebutnya.

Ariyanda mengatakan, jika sebatas membantu sesama manusia kita bisa saja memberikan bantuan makanan setelah itu pihak Rohingya terdampar silahkan kembali ke perahunya untuk melanjutkan perjalanannya. 

Pihaknya juga mengaku heran dengan elit politik Aceh yang selama ini jelas-jelas tak peduli masyarakatnya tapi malah justru ambil panggung memainkan sandiwara sok-sok an peduli Rohingya dengan dalih kemanusiaan, untuk ambil empati rakyat jelang tahun politik.

“Kita rakyat Aceh ini bukan tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi jika kita terus-terusan di jadikan target hingga hak asasi warga dan rakyat kita sendiri terabaikan justru sudah tak bisa dibiarkan. Jadi, kita harus bisa memilah mana yang lebih utama dan juga kita harus tegas agar tidak dijadikan sasaran empuk dari misi pihak tertentu dari luar. Masyarakat Aceh yang mengungsi karena banjir saja Pemerintah Aceh belum maksimal tangani, ditambah lagi dengan imigran Rohingya”pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…