ACEH SELATAN_ Walaupun Kabupaten Aceh Selatan sedang dilanda bencana banjir, namun bukan menjadi alasan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakikan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun 2024.
Penyebabnya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 menyebutkan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
“Artinya sesuai Permendagri Nomor 15 tahun 2023 Pj.Bupati dan DPRK Aceh Selatan wajib menyetujui bersama rancangan Qanun tentang APBK paling lambat 30 November 2023” kata Wakil Ketua Lisa Elfirasman saat membuka Rapat Paripurna Pembukaan Rancangan Qanun APBK Kabupaten Aceh Selatan 2024, Kamis, 23 November 2023 di Gedumg DPRK setempat.
Pj. Bupati Aceh Selatan melalui asisten III. Halimuddin, mengatakan penyusunan RAPBK 2024 ini, format dan subtansi materilnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaam Keuangan Daerah.
” Semua program dan kegiatan tahun 2024 yang telah disampaikan ke forum dewan mengacu kepada RKPK dan RPD 2024 -2026″ kata Halimuddin.
Lebih rinci Halimuddin memaparkan komposisi APBK Aceh Selatan tahun 2024 antara lain, pendapatan daerah direncanakan Rp. 1.408.300.334.552, terdiri dari pendapatan asli sebesar Rp. 173.556.300.000, pendapatan transfer sebesar Rp. 1.215.944.034.552 dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 18.800.000.000
Kemudian untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.693.518.231.534, untuk alokasi belanja operasional direncanakan sebesar Rp.1.104.572.039.381, selanjutnya belanja modal direncanakan sebesat Rp.267.721.432.353 dan untuk belanja tidak terduga sebesar Rp.61.288.824.000 serta belanja transfer Rp. 259.935.917.800.
Terakhir, untuk pembiayaan direncanakan Rp. 8.101.795.796, diantaranya terdiri dari pembiayaan daerah sebesar Rp. 4.000.000.000 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 4.101.796.769.
“Dengan komposisi anggaran tersebut kami berharap DPRK berkenan membahas APBK 2024 tepat waktu tanpa ada pergeseran yang memperlambat persetujuan bersama” harap Halimuddin.[HS]








