SUBULUSSALAM – Berdasarkan surat dari Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia (Kemendagri) yang bernomor 100.2.1.3/6047/SJ bersifat segera dalam hal usulan nama calon Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota kepada Ketua DPRD/K pertanggal 9 November 2023.
Berikut isi surat tersebut. Berdasarkan amanat Pasal 201 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan BupatiWali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat Penjabat BupatiWali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
Terkait hal tersebut diatas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana daftar terlampir akan berakhir masa jabatannya pada bulan Desember Tahun 2023, sehingga perlu mengisi kekosongan jabatan BupatiWali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menegaskan bahwa “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 yang dilantik pada tahun 2019 dan tahun 2020 sesuai amanat regulasi sebagaimana dimaksud, masa jabatannya berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan 3 (Tiga) nama calon Penjabat Bupati/Wali kota untuk menjadi bahan pertimbangan
Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan Penjabat BupatiWali kota.
Terakhir, Usulan nama calon Penjabat BupatiWali kota sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan paling lambat tanggal 6 Desember 2023 kepada Menteri Dalam Negeri.
Surat tersebut di tujukan kepada Ketua DPRD/K di daerah, termasuk kepada Ketua DPRK Subulussalam. [JD]








