Home » Aceh » Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Video literasi

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK.

Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd., M.Pd., mahasiswa sangat antusias mengikuti kegiatan ini, terlihat dari jumlah karya yang terkumpul.

“325 video ini angka yang fantastis. Jumlah aslinya bahkan lebih dari 500 video. Angka 325 video ini adalah yang dikirim sebagai delegasi kelas. Video yang dihasilkan dalam satu kelas bisa tiga, empat, atau lima video. Artinya, angka total bisa lebih 500 video dihasilkan sebagai proyek pembelajaran MKU semester ini,” kata Herman.

Menurutnya, video-video yang dihasilkan ini merupakan bagian dari upaya inovasi dan transformasi pembelajaran berbasis proyek di UPT MKU USK.

Herman merincikan, dari enam mata kuliah yang ada di UPT MKU, mata kuliah Pendidikan Agama mengumpulkan sebanyak 65 video, MK Kebencanaan dan Lingkungan sebanyak 63 video, MK Bahasa Inggris 59 video, MK Bahasa Indonesia 51 video, MK Pendidikan Pancasila 47 video, dan MK Kewarganegaraan sebanyak 40 video.

“Seluruh karya tersebut selanjutnya akan melalui proses penilaian oleh 18 orang dewan juri yang telah di-SK-kan oleh Rektor USK. Proses penjurian diharapkan berlangsung secara objektif, profesional, dan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) serta kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya,” jelas Herman.

Herman mengatakan hendaknya video yang dihasilkan bukan sekadar produk untuk memenuhi tugas perkuliahan. Lebih dari itu, kata dia, setiap video harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan substansi dan karakteristik mata kuliah masing-masing.

Ketua panitia pelaksana, Muntasir, MA TESOL., mengimbau seluruh dewan juri agar melakukan proses penilaian secara cermat dan maksimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan teknis yang telah disampaikan panitia.

“Sesuai dengan flayer dan petunjuk teknis yang telah dibagikan, ada beberapa hal teknis yang perlu menjadi perhatian dewan juri. Misalnya, kesesuaian durasi video, penggunaan logo Universitas Syiah Kuala, logo UPT MKU, serta logo Diktisaintek Berdampak. Hal-hal seperti ini perlu diperhatikan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan lomba,” ujarnya.

Muntasir juga menegaskan bahwa substansi video harus menjadi perhatian utama dalam proses penilaian. Setiap karya yang dinilai, kata dia, hendaknya berdasarkan kesesuaian dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menentukan para pemenang. Menurut dosen Pendidikan Bahasa Inggris itu, dewan juri tidak hanya bertugas menetapkan karya terbaik, tetapi juga perlu memiliki dasar pertimbangan yang jelas atas keputusan yang diambil.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban dewan juri, siapa pun yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang, hendaknya diberikan catatan singkat mengenai alasan mengapa video tersebut layak menjadi juara. Ini sangat penting, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional juri maupun sebagai wujud keterbukaan panitia apabila ada mahasiswa yang menyampaikan keberatan nantinya,” tegas Muntasir.

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri Radjasa Chandra berbuntut kecaman. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi profesi di Banten menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi. Mereka bahkan mempertanyakan dasar somasi yang dilayangkan Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar….