Home » Uncategorized » Rakyat Dihimpit Kesulitan, Gapura Kantor Bupati Aceh Tenggara Justru Dibangun

Rakyat Dihimpit Kesulitan, Gapura Kantor Bupati Aceh Tenggara Justru Dibangun 

IMG-20260914-WA0071

Aceh Tenggara— Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kembali menjadi perhatian. Di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat, gapura di kawasan Kantor Bupati justru dibongkar untuk dibangun kembali.

Pantauan di lokasi, gapura atau pagar kawasan Kantor Bupati Aceh Tenggara yang sebelumnya berdiri telah dibongkar. Aktivitas pekerjaan pembangunan terlihat berlangsung di kawasan tersebut, Senin (14/9/26).

Pembangunan itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, seberapa mendesak pembangunan gapura baru ketika masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang belum tuntas?

Perhatian masyarakat bukan semata-mata terhadap pembangunan gapura. Persoalan yang lebih besar adalah menyangkut skala prioritas penggunaan anggaran daerah.

Masyarakat tentu tidak anti terhadap pembangunan. Kantor pemerintahan yang tertata, indah dan representatif merupakan hal positif.

Namun, ketika di sisi lain masih ditemukan jalan rusak, fasilitas umum yang membutuhkan perhatian hingga rumah warga yang tidak layak huni, kebijakan pembangunan fasilitas baru di pusat pemerintahan dinilai wajar jika dipertanyakan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi Gapura Stadion H. Syhadat. Bangunan tersebut sebelumnya telah dikeluhkan karena mengalami kerusakan dan terlihat lapuk.Lokasinya yang berada di kawasan perkotaan dan mudah terlihat dari jalur utama membuat kondisi tersebut menjadi bagian dari wajah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ironisnya, ketika gapura stadion masih menjadi persoalan, gapura di kawasan Kantor Bupati kini justru dibongkar untuk pembangunan baru.

Pertanyaan masyarakat serhana, mengapa fasilitas yang rusak belum mendapat perhatian optimal, sementara fasilitas yang masih berdiri justru dibongkar

Selain persoalan gapura, sejumlah ruas jalan di kawasan perkotaan Aceh Tenggara juga masih ditemukan dalam kondisi berlubang dan membutuhkan penanganan.Kondisi tersebut menjadi semakin penting karena jalan merupakan fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan aktivitas masyarakat setiap hari.

Di Kecamatan Lawe Bulan, misalnya, masih terdapat masyarakat yang disebut tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.Kondisi tersebut tentu membutuhkan perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar dan kelayakan hidup masyarakat.

Karena itu, muncul pertanyaan mengenai arah prioritas pembangunan, apakah anggaran daerah sudah ditempatkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat?

Perhatian terhadap kebijakan pemerintah daerah juga sebelumnya muncul terkait sejumlah program yang dibebankan melalui Dana Desa tahun 2025, di antaranya program pemberantasan narkoba, literasi atau buku desa serta pembibitan kakao.

Program tersebut menjadi perbincangan karena sebagian pihak mempertanyakan dasar, mekanisme dan urgensinya bagi masing-masing desa.

Jika program tersebut merupakan kebijakan pemerintah kabupaten, masyarakat tentu berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, besaran anggaran serta alasan program tersebut menggunakan Dana Desa.

Sebab, desa juga memiliki banyak kebutuhan mendesak seperti pembangunan jalan, drainase, fasilitas umum dan pelayanan dasar masyarakat.

Transparansi menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.

Humas LSM KOREK Aceh turut menyoroti pembangunan gapura tersebut. KOREK menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan pembangunan apabila memang memiliki dasar teknis dan urgensi yang jelas. Namun, jika pembangunan hanya berorientasi mempercantik kawasan pemerintahan, sementara persoalan mendasar masyarakat masih menunggu penanganan, kebijakan tersebut dinilai patut dipertanyakan.

“Kalau memang pembangunan gapura tersebut memiliki urgensi dan dasar teknis yang jelas, silakan pemerintah menjelaskan kepada masyarakat. Tetapi kalau hanya untuk mempercantik kawasan, sementara jalan rusak dan rumah tidak layak huni masih menjadi persoalan, tentu kebijakan itu patut dipertanyakan,” ujar Humas LSM KOREK Aceh.

Humas LSM KOREK Aceh juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terbuka mengenai nilai anggaran, sumber dana, dasar perencanaan, pelaksana pekerjaan serta tujuan pembangunan gapura tersebut.

Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan berdasarkan perencanaan dan skala prioritas yang jelas.

Pembangunan gapura bukan persoalan jika memang telah melalui perencanaan, penganggaran dan kajian kebutuhan yang sesuai aturan.

Namun, masyarakat juga berhak mempertanyakan kebijakan pemerintah ketika melihat masih banyak persoalan di luar kawasan perkantoran.

Wajah pusat pemerintahan boleh dibuat semakin indah. Tetapi, jangan sampai keindahan itu berhenti di balik pagar kantor.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa bagus kawasan perkantoran terlihat, melainkan seberapa besar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Tenggara H.M. Salim Fakhry SE MM, publik berharap setiap pembangunan dapat dijelaskan secara terbuka, termasuk mengenai urgensi dan sumber anggarannya.

Pada akhirnya, masyarakat hanya ingin memastikan satu hal, uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, konfirmasi terkait pembangunan gapura baru tersebut telah dilakukan kepada Bupati Aceh Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Namun hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…