ACEH SELATAN — Penolakan warga terhadap rencana pertambangan di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, kembali menjadi sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta Pemerintah Aceh tidak menjadikan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai legitimasi untuk mengabaikan hak masyarakat atas ruang hidup dan lingkungan.
Di Samadua, dua perusahaan tercatat mengantongi IUP eksplorasi dengan total luas sekitar 1.491,4 hektare. Masing-masing yakni PT Bersama Sukses Mining (PT BSM) seluas 752,4 hektare dan PT Mineral Mega Sentosa (PT MMS) seluas 739 hektare.
Koalisi menilai persoalan pertambangan tidak berhenti pada ada atau tidaknya izin. Pemerintah juga harus membuka bagaimana izin tersebut diterbitkan, siapa saja yang dilibatkan, serta sejauh mana masyarakat terdampak memperoleh informasi dan ruang untuk menyampaikan sikap.
Kepala Divisi Penguatan Basis dan Pengorganisasian AkaR Nusantara, Fachrian, mengatakan penerbitan izin sumber daya alam tanpa komunikasi bermakna dengan masyarakat menunjukkan pola pengambilan keputusan yang masih menempatkan warga sebagai objek.
“Maraknya perizinan tanpa sepengetahuan publik adalah bentuk otokratisasi negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Kekuasaan menjadi terpusat, sementara masyarakat yang akan menanggung dampaknya justru tidak dilibatkan sejak awal,” kata Fachrian.
Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam semestinya dilakukan secara terbuka dan demokratis. Masyarakat harus mengetahui rencana kegiatan sejak awal, bukan setelah izin diterbitkan.
Prinsip tersebut, kata Fachrian, berkaitan dengan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Masyarakat harus memperoleh informasi yang utuh mengenai rencana investasi yang berpotensi memengaruhi tanah, wilayah kelola, sumber air, dan sumber penghidupan mereka.
“Kalau prosesnya benar-benar transparan, masyarakat harus mengetahui sejak awal siapa pemegang izinnya, di mana wilayahnya, apa yang akan dilakukan, apa risikonya dan bagaimana dampaknya terhadap ruang hidup mereka,” ujarnya.
Petisi Warga Dinilai Sebagai Sinyal Keras
Ketua Ikatan Kekeluargaan Samadua Aceh Selatan (IKSAS), Dr. Noer Faisal Darmi, Sp.B(K) Onk, mengatakan petisi penolakan warga merupakan gambaran sikap masyarakat terhadap rencana pertambangan.
“Ini bukti bahwa masyarakat tidak ingin ada tambang di daerahnya, apalagi pihak perusahaan dan pemerintah tidak meminta persetujuan kepada pemilik lahan yang masuk dalam kawasan konsesi,” kata Noer Faisal.
Menurut dia, suara tersebut semestinya menjadi perhatian pemerintah. Pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya dihitung berdasarkan nilai investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa aman, hak masyarakat dan keberlanjutan ruang hidup.
Tokoh masyarakat Samadua di Banda Aceh, Dr. Khairuddin A. Ag., M.A., juga mengingatkan potensi hilangnya ruang kelola masyarakat apabila aktivitas pertambangan berjalan tanpa memperhatikan kepentingan warga.
“Bagi warga, tanah bukan sekadar aset, tetapi ruang hidup sekaligus sumber penghidupan yang menopang ekonomi keluarga. Bila ini hilang tentu berdampak terhadap kemiskinan,” kata Khairuddin.
Selama ini, masyarakat Samadua menggantungkan pendapatan antara lain dari hasil hutan bukan kayu dan komoditas perkebunan seperti pala, durian, serta nilam.
Aktivitas pertambangan dikhawatirkan mengubah fungsi ruang, mengganggu sumber air, merusak ekosistem, hingga memutus mata rantai ekonomi masyarakat yang telah berlangsung lintas generasi.
WALHI Soroti Transparansi Izin
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, menegaskan FPIC tidak boleh berhenti sebagai istilah administratif. Menurut dia, prinsip tersebut menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menentukan sikap terhadap kegiatan yang berdampak pada ruang hidup mereka.
“FPIC bukan sekadar istilah yang bagus di atas kertas. Ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk mengetahui, mempertimbangkan dan menentukan sikap terhadap kegiatan yang akan memengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam yang menjadi ruang hidup mereka,” kata Ahmad Shalihin, yang akrab disapa Om Sol.
Ia mengatakan pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa perusahaan telah mengantongi izin. Pemerintah juga harus dapat menjelaskan proses penerbitan izin, pihak yang dilibatkan, informasi yang disampaikan kepada masyarakat, serta bagaimana persetujuan warga diperoleh.
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mendesak Pemerintah Aceh mengevaluasi secara menyeluruh IUP pertambangan di Aceh, termasuk dua IUP di Samadua.
Evaluasi itu diminta mencakup proses penerbitan izin, kesesuaian tata ruang, status dan penguasaan lahan masyarakat, potensi dampak terhadap sumber air, serta keterkaitannya dengan kawasan ekologis penting.
Pemerintah juga didesak membuka informasi perizinan kepada publik, termasuk peta konsesi, dokumen lingkungan dan proses administrasi penerbitan izin.
Koalisi meminta pemerintah menghentikan aktivitas pertambangan yang berpotensi memicu konflik agraria dan kerusakan lingkungan sebelum persoalan hak atas lahan, partisipasi masyarakat dan dampak ekologis diselesaikan secara terbuka.
“Jangan sampai pemerintah sibuk menghitung investasi, sementara masyarakat menghitung berapa banyak ruang hidup yang hilang. Kalau sejak awal masyarakat menolak dan prosesnya tidak transparan, pemerintah harus mendengar suara itu, bukan memaksakan tambang atas nama izin,” tegas Om Sol.
Menurut Om Sol, praktik penerbitan izin investasi ekstraktif yang minim transparansi dan partisipasi publik berpotensi mempersempit ruang demokrasi, memperbesar konflik agraria dan mempercepat kerusakan lingkungan.
Dalam kondisi tersebut, kata dia, izin dapat berubah dari instrumen tata kelola menjadi legitimasi administratif bagi penguasaan sumber daya alam.
“Praktik semacam ini berpotensi mempersempit ruang demokrasi, memperbesar konflik agraria, dan mempercepat kerusakan lingkungan,” jelasnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang menyampaikan sikap tersebut terdiri atas IKSAS, LBH Banda Aceh, LBH Jendela Keadilan Aceh, Yayasan HAkA, YRBI, JKMA Aceh, AkaR Nusantara dan WALHI Aceh.








