Home » Uncategorized » M Rafi Sekedang: LGBT Jangan Diberi Ruang di Acara Pemerintah, Pemda Didesak Bentuk Satgas Pengawasan

M Rafi Sekedang: LGBT Jangan Diberi Ruang di Acara Pemerintah, Pemda Didesak Bentuk Satgas Pengawasan

IMG-20260801-WA0068

ACEH TENGGARA– Ketua Fraksi Silayakh DPRK Aceh Tenggara, M. Rafi Sekedang, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di ruang publik. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan dugaan keterlibatan individu yang disebutnya bagian dari komunitas LGBT dalam berbagai agenda resmi tanpa pengawasan yang jelas.

Rafi mengaku prihatin karena, menurut penilaiannya, terdapat individu yang diduga merupakan bagian dari komunitas LGBT kerap tampil sebagai pemandu acara di panggung hiburan, kegiatan lapangan terbuka, bahkan pada acara yang melibatkan instansi pemerintah.

“Kalau memang ada dugaan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan publik, pemerintah jangan menutup mata. Perlu ada pengawasan yang serius agar kegiatan pemerintah tetap selaras dengan norma yang dianut masyarakat Aceh,” kata Rafi.

Menurut Rafi, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar membiarkan polemik berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai perlu ada sistem pengawasan yang tegas terhadap setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas publik maupun yang diselenggarakan pemerintah.

Ia menegaskan, usulan pembentukan Satgas Pengawasan bukan dimaksudkan untuk melakukan tindakan di luar koridor hukum, melainkan memperkuat fungsi pengawasan pemerintah agar penyelenggaraan kegiatan resmi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan ruang pada setiap kegiatan. Jangan sampai muncul anggapan bahwa aktivitas yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat justru mendapat tempat dalam kegiatan resmi,” ujarnya.

Rafi juga meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penunjukan pemandu acara dan pengisi kegiatan pada seluruh agenda yang diselenggarakan atau difasilitasi pemerintah. Menurutnya, evaluasi itu penting agar kebijakan pemerintah tetap selaras dengan norma yang berlaku di Aceh dan tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…