Home » Uncategorized » LANN Desak Polres Bongkar Dugaan Prostitusi di Suluk Titi Abri, Publik Pertanyakan Ketegasan Penegakan Hukum

LANN Desak Polres Bongkar Dugaan Prostitusi di Suluk Titi Abri, Publik Pertanyakan Ketegasan Penegakan Hukum

IMG-20260731-WA0116

ACEH TENGGARA— Dugaan praktik prostitusi yang disebut berlangsung di kawasan Perumahan Suluk Titi Abri, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali memantik perhatian publik. Di tengah berulangnya keluhan masyarakat, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum yang dinilai mampu memberikan kepastian. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan penanganan dugaan pelanggaran yang telah lama menjadi keresahan warga.

Ketua Lembaga Anti Narkotika Nasional (LANN) Aceh Tenggara, Habibullah, mendesak Polres Aceh Tenggara segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menunjukkan bahwa setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti melalui proses yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Keresahan masyarakat bukan persoalan baru. Keluhan warga disebut telah berulang kali disampaikan kepada instansi terkait, termasuk Satpol PP. Namun hingga kini masyarakat menilai belum ada penanganan yang memberikan kepastian sehingga keresahan terus berlanjut,” kata Habibullah, Jumat (31/7/2026).

LANN menilai pembiaran terhadap dugaan yang terus berulang hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Menurut Habibullah, apabila dugaan tersebut benar, negara tidak boleh kalah oleh praktik yang merusak ketertiban umum dan nilai-nilai sosial. Sebaliknya, jika dugaan itu tidak terbukti, aparat juga berkewajiban menyampaikan hasil penyelidikan secara terbuka agar tidak terus memicu spekulasi.

“Apabila memang belum ditemukan pelanggaran, aparat perlu menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka. Namun apabila terdapat pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

LANN meminta Polres Aceh Tenggara tidak berhenti pada penerimaan laporan, melainkan segera melakukan penyelidikan lapangan, mengumpulkan alat bukti, dan menindak setiap pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran.

Secara khusus, LANN mendesak agar:

  • Dugaan praktik prostitusi di Perumahan Suluk Titi Abri diperiksa secara menyeluruh, profesional, dan transparan.
  • Setiap pihak yang terbukti melanggar hukum diproses tanpa pengecualian.
  • Langkah penegakan hukum dilakukan secara tuntas agar dugaan praktik serupa tidak terus berkembang dan meresahkan masyarakat.

Menurut LANN, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui penyelidikan yang objektif dan terbuka. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tataran menerima laporan, tetapi harus mampu menjawab keresahan masyarakat melalui tindakan nyata maupun penjelasan resmi apabila dugaan tersebut tidak terbukti.

“Masyarakat menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Apabila dugaan itu terbukti, pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasil penyelidikan perlu diumumkan secara terbuka agar polemik yang berkembang di tengah masyarakat segera berakhir,” pungkas Habibullah.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…