TAPAKTUAN— Dewan Pembina Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Aceh Selatan, Hanzirwan Syah, ST, menilai pandangan yang menyebut usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tidak memiliki lokasi sehingga tidak layak diproses sebagai kesimpulan yang terburu-buru dan tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan WPR sebagaimana diatur dalam regulasi.
Menurut Hanzirwan, kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang wajar. Namun, kritik seharusnya didasarkan pada ketentuan hukum, bukan asumsi yang berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Kami menghormati kritik. Tetapi jangan membangun opini publik dari asumsi. Mekanisme pembentukan WPR sudah diatur secara jelas dalam regulasi. Yang sedang diusulkan hari ini adalah calon WPR, bukan WPR yang sudah ditetapkan,” kata Hanzirwan.
Ia menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur bahwa penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus didahului dengan pembentukan WPR melalui sejumlah tahapan, mulai dari identifikasi wilayah, penyusunan dokumen pengelolaan, verifikasi, hingga evaluasi.
Ketentuan tersebut, kata dia, kembali dipertegas dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025, yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengusulkan WPR kepada pemerintah pusat.
Karena itu, Hanzirwan menilai anggapan bahwa usulan WPR tidak memiliki lokasi merupakan pemahaman yang tidak tepat terhadap proses administrasi pertambangan.
“Kalau ada yang mempertanyakan kualitas data usulannya, itu sah. Tetapi mengatakan lokasinya tidak ada sama sekali merupakan dua persoalan yang berbeda. Tahapan identifikasi wilayah memang menjadi pintu masuk sebelum ada penetapan Menteri,” ujarnya.
Ia mengatakan, mekanisme serupa telah dijalankan di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, hingga Sulawesi Utara, menurutnya, lebih dahulu mengusulkan ratusan blok WPR sebelum dilakukan verifikasi oleh Kementerian ESDM dan ditetapkan secara resmi.
Menurut Hanzirwan, Pemerintah Aceh saat ini hanya menjalankan prosedur yang sama.
“Gubernur Aceh telah meminta bupati dan wali kota yang memiliki potensi pertambangan rakyat agar mengusulkan lokasi WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu berarti pemerintah menjalankan amanat regulasi, bukan membuat aturan baru,” katanya.
Ia menilai pandangan bahwa WPR tidak bisa diusulkan sebelum ditetapkan justru bertentangan dengan logika pembentukan WPR itu sendiri.
“Kalau logika itu dipakai, tidak akan pernah ada WPR di Indonesia. Sebab setiap penetapan selalu diawali dari usulan pemerintah daerah. Tidak mungkin Menteri menetapkan wilayah yang tidak pernah diajukan,” katanya.
Hanzirwan juga meminta publik tidak menyamakan penambang rakyat dengan pelaku pertambangan ilegal. Menurut dia, keduanya berada dalam posisi yang berbeda.
“Penambang rakyat sedang berupaya masuk ke dalam sistem hukum melalui WPR dan IPR. Mereka meminta dibina, didata, diawasi, dan diberi kepastian hukum. Sementara pertambangan ilegal adalah aktivitas yang beroperasi di luar ketentuan hukum dan dalam banyak kasus diduga memperoleh perlindungan dari oknum tertentu,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa penyamaan kedua kelompok tersebut berpotensi melahirkan stigma terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan tradisional.
Di sisi lain, Hanzirwan menilai tujuan utama lahirnya PP Nomor 39 Tahun 2025 dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 adalah mempercepat legalisasi pertambangan rakyat, menekan praktik pertambangan tanpa izin, meningkatkan keselamatan kerja, memperbaiki tata kelola lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menutup keterangannya, Hanzirwan mengajak seluruh pihak mengawal percepatan pembentukan WPR agar upaya penertiban pertambangan tidak berhenti pada penindakan semata.
“Kalau tujuan kita memberantas pertambangan ilegal, maka percepatan WPR harus didukung. Negara harus tegas terhadap pelaku yang mengambil keuntungan dari aktivitas melanggar hukum, tetapi pada saat yang sama juga wajib membuka ruang legal bagi masyarakat yang ingin menambang sesuai aturan,” kata Hanzirwan.








