BANDA ACEH– Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) menilai langkah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh menghentikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi aktivitas tambang ilegal belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Organisasi itu meminta penanganan diperluas dengan mengusut dugaan aliran dana dari praktik tambang ilegal serta tata kelola penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Ketua DPW ALAMP AKSI Aceh, Mahmud Padang, Minggu (26/7/2026), mendesak Gubernur Aceh bersama Forkopimda menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tembusan kepada Presiden RI, agar dilakukan penyelidikan terhadap dugaan aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal dan proses penerbitan IUP di Aceh.
Menurut Mahmud, penghentian distribusi BBM hanya menyasar aktivitas di lapangan. Sementara itu, dugaan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan atau memberikan perlindungan terhadap praktik tambang ilegal, menurutnya, perlu ditelusuri melalui mekanisme penegakan hukum.
“Kalau memang ingin menghentikan tambang ilegal, jangan hanya memutus BBM atau mengeluarkan ultimatum. Yang juga perlu diusut adalah dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan. Jika jaringan di belakangnya tidak tersentuh, aktivitas tambang ilegal dikhawatirkan akan terus berulang,” kata Mahmud.
Ia merujuk pada temuan Panitia Khusus DPRA yang sebelumnya menyebut lebih dari 1.000 unit excavator diduga beroperasi secara ilegal di kawasan hutan Aceh. Berdasarkan asumsi pungutan sebesar Rp30 juta per unit setiap bulan, ALAMP AKSI memperkirakan potensi dana yang beredar mencapai sekitar Rp30 miliar per bulan atau sekitar Rp360 miliar per tahun.
Mahmud menegaskan, angka tersebut merupakan estimasi yang masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Namun, menurutnya, besarnya potensi nilai ekonomi tersebut layak menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan aliran dana dan pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat.
Menurut dia, apabila dugaan setoran tersebut terbukti, perkara itu berpotensi berkembang tidak hanya pada tindak pidana pertambangan tanpa izin, tetapi juga dugaan korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga tindak pidana pencucian uang.
ALAMP AKSI juga menyoroti pola penindakan yang dinilai lebih banyak berfokus pada operasi lapangan. Mahmud berpendapat, penertiban tanpa mengungkap dugaan jaringan yang berada di belakang aktivitas tambang ilegal berisiko tidak memberikan efek jera.
“Publik menunggu penegakan hukum yang menyentuh akar persoalan. Jika hanya berhenti pada operasi di lapangan, efektivitas pemberantasan tambang ilegal akan terus menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Selain tambang ilegal, ALAMP AKSI meminta KPK turut menelaah proses penerbitan IUP di Aceh. Mahmud mengatakan terdapat laporan masyarakat yang mengaku baru mengetahui lahannya masuk ke dalam wilayah konsesi setelah izin diterbitkan dan kegiatan perusahaan dimulai.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses perizinan, kualitas verifikasi administrasi, serta perlindungan terhadap hak masyarakat.
Ia mengutip kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) yang mencatat hingga April 2026 terdapat 79 IUP di Aceh. Sekitar 71 persen di antaranya disebut diterbitkan pada periode 2022–2026.
Meski demikian, Mahmud menegaskan ALAMP AKSI tidak menyimpulkan seluruh penerbitan IUP bermasalah. Menurut dia, pemeriksaan oleh KPK justru dapat memberikan kepastian kepada publik mengenai apakah seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan atau terdapat pelanggaran yang harus diproses secara hukum.
“Kalau seluruh proses sudah sesuai aturan, pemeriksaan akan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” katanya.








