Home » Uncategorized » Mantan Aktivis FSH UIN Ar-Raniry: PT PEMA Jangan Dijadikan Korban Tarik-Menarik Kepentingan Politik

Mantan Aktivis FSH UIN Ar-Raniry: PT PEMA Jangan Dijadikan Korban Tarik-Menarik Kepentingan Politik

IMG-20260713-WA0050

BANDA ACEH– Mantan Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ulil Absar, meminta seluruh pihak menghentikan polemik yang dinilainya berpotensi mengganggu kinerja PT Pembangunan Aceh (PEMA). Menurut dia, badan usaha milik daerah itu seharusnya diberi ruang untuk fokus menjalankan mandatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

Dalam keterangannya, Senin (13/7/2026), Ulil menilai isu-isu yang belakangan diarahkan kepada Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, lebih mencerminkan dinamika kepentingan politikus daripada upaya memperbaiki tata kelola perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi narasumber.

“Jika memang ada dugaan pelanggaran, buktikan melalui mekanisme hukum dan lembaga yang berwenang. Jangan menggiring opini publik dengan isu-isu yang belum teruji karena hal itu hanya akan menciptakan kegaduhan dan mengganggu kepercayaan terhadap perusahaan daerah,” ujar Ulil.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap BUMD merupakan bagian dari pengawasan publik. Namun, kritik tersebut, menurut dia, harus disertai data, argumentasi, dan disampaikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ulil menilai PT PEMA memiliki peran penting dalam mengelola aset strategis daerah, memperkuat investasi, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia berharap manajemen perusahaan tetap berkonsentrasi pada pencapaian target bisnis dan pembangunan ekonomi Aceh.

“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah hasil kerja yang nyata. Jangan sampai PT PEMA terseret dalam tarik-menarik kepentingan yang justru menghambat agenda pembangunan daerah,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kinerja PT PEMA secara objektif. Menurutnya, apabila ditemukan dugaan penyimpangan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku, bukan melalui pembentukan opini yang dapat menimbulkan persepsi negatif sebelum adanya pembuktian.

Ulil berharap seluruh pihak menempatkan kepentingan pembangunan Aceh di atas kepentingan kelompok maupun politik jangka pendek sehingga PT PEMA dapat menjalankan fungsinya secara optimal demi memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…