ACEH SINGKIL– Beredar informasi mengenai dugaan pencabutan Sertifikat Standar milik PT Ensem Lestari yang disebut sebagai bentuk sanksi administratif. Informasi tersebut menjadi perhatian publik setelah beredar pada Jumat (10/7/2026).
Berdasarkan informasi yang beredar, penerapan sanksi tersebut disebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam dokumen yang beredar, pemerintah dijelaskan memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha. Dokumen itu juga menyebut adanya dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban tertentu yang berkaitan dengan penanaman modal sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Standar.
Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum dapat dipastikan alasan lengkap pencabutan tersebut maupun status hukum akhirnya hanya berdasarkan dokumen atau gambar yang beredar di masyarakat.
Belum diperoleh pula informasi apakah PT Ensem Lestari telah memberikan klarifikasi, mengajukan keberatan administratif, atau menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak terburu-buru menarik kesimpulan ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Keterangan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang maupun penjelasan dari pihak perusahaan diperlukan agar informasi yang diterima publik tetap utuh, akurat, dan berimbang.
Media berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait. Apabila terdapat penjelasan resmi maupun perkembangan terbaru dari pemerintah atau PT Ensem Lestari, pemberitaan ini akan diperbarui sesuai prinsip keberimbangan dan hak jawab.
Tim | Roni S (Bersambung..)








