Home » Uncategorized » Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry Kritik Sikap Pemerintah Aceh Soal Blok Andaman

Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry Kritik Sikap Pemerintah Aceh Soal Blok Andaman

IMG-20260706-WA0092

Banda Aceh– Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh mengkritik sikap Pemerintah Aceh dalam menyikapi polemik pengelolaan Blok Andaman. Organisasi mahasiswa itu menilai pembagian pengelolaan dan manfaat sumber daya di kawasan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan bagi Aceh.

Ketua Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Zuhari Alvinda Haris, mengatakan pengelolaan Blok Andaman semestinya mengacu pada semangat keadilan sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Menurut dia, posisi Aceh sebagai wilayah yang memiliki kedekatan geografis dengan Blok Andaman seharusnya menjadi pertimbangan dalam pembagian manfaat.

“Perjanjian Damai Aceh-Indonesia harus dihormati. Jangan sampai ketentuan yang ada justru mengesampingkan semangat perjanjian damai yang telah menjadi fondasi penyelesaian konflik di Aceh,” kata Zuhari dalam keterangan tertulis Rabu (8/7/26)

Zuhari juga meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menunjukkan langkah yang dinilai lebih konkret dalam memperjuangkan kepentingan Aceh terkait Blok Andaman. Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan narasi perjuangan, tetapi juga menghadirkan hasil yang dapat diukur.

Selain itu, Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry mendesak Pemerintah Aceh membuka dokumen dan informasi yang berkaitan dengan proses negosiasi maupun lobi mengenai Blok Andaman. Menurut mereka, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui arah perjuangan pemerintah serta menghindari munculnya dugaan adanya kepentingan kelompok tertentu.

“Kami meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan Blok Andaman dibuka secara transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui apa yang sedang diperjuangkan,” ujar Zuhari.

Dalam pandangan organisasi mahasiswa tersebut, hingga kini belum terlihat koalisi politik Pemerintah Aceh yang efektif dalam memperjuangkan kebijakan sektor energi yang berpihak kepada masyarakat. Mereka menilai kondisi itu turut memengaruhi posisi tawar Aceh dalam bernegosiasi dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan sumber daya alam.

Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry juga mendorong Pemerintah Aceh memperkuat langkah diplomasi dan kebijakan agar kewenangan yang dimiliki melalui status kekhususan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Aceh.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Aceh maupun pihak terkait mengenai kritik yang disampaikan Senat Mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…